Kelakuan "Sultan" Pegawai Pajak

“Orang kaya memang suka begitu. Tengil! Kayak duit bapaknya halal aja.” – Kasino.

CELOTEHAN yang pernah diucapkan Drs. H. Kasino Hadiwibowo alias Kasino, salah satu pentolan grup lawak Warkop DKI di film Gengsi Dong ternyata bukan sekadar banyolan.

Kasino yang didapuk sebagai Sanwani di film garapan tahun 1980 itu begitu visioner, hingga pernyataannya tetap kontekstual di segala zaman.

Akibat aduan pacarnya berinisial A (15), Mario Dendy Satriyo (20) meradang emosinya dan bertindak di luar batas kemanusian kepada remaja lain.

Mario adalah putra Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Tingkah Mario tersebut menggoncang kenyamanan para pegawai pajak di negeri ini.

Kolase TribunJateng Tampang Mario Dandy Satriyo (20) yang menganiaya D, anak dari pengurus GP Ansor.

Pertama, Mario menjadi tersangka dan resmi ditahan kepolisian. Ke dua, teman Mario bernama Shane Lukas (19), yang ikut menyulut kejadian penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora (17), putra pengurus GP Anshor Jonathan Latumahina, juga menyandang status tersangka dan ditahan.

Ke tiga, Mario telah dikeluarkan dari tempatnya kuliah, Universitas Prasetiya Mulya, karena mencoreng nama baik kampus. Sementara A terancam dikeluarkan dari tempatnya bersekolah di SMA Tarakanita 1 Jakarta.

Prasetiya Mulya dan Tarakanita tentu tidak ingin mempertaruhkan nama baiknya akibat imbas kasus tersebut.

Ke empat, asal-usul harta dan kekayaan yang dimiliki ayah Mario mulai “dibejek” dan dipertanyakan semua kalangan. Mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK, anggota DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani, pengamat hingga penjual kerupuk amplang di Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Mereka semua tidak habis pikir karena profiling jabatan Rafael Alun Trisambodo yang bergolongan III sangat tidak “nyambung” dengan perolehan hartanya yang spektakuler.

Ke lima, akibat ulah sang anak, jabatan Rafael sebagai Kabag Umum Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II dicopot atas perintah Sri Mulyani.

Bahkan Sri Mulyani memerintahkan pihak Inspektorat Kementerian Keuangan untuk memeriksa ulang aset dan harta yang dimiliki Rafael.

Sang ayah yang kadung malu, juga menyatakan siap mundur sebagai pegawai Pajak dan siap mempertanggungjawabkan atas perolehan hartanya selama ini.

Ke enam, usai rentetan kasus kriminal yang dilakukan Mario dan berimbas kepada kejanggalan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) yang dibuat Rafael, maka terkuak pula ternyata masih ada 13.885 dari 32.191 pegawai di Kementerian Keuangan yang belum melaporkan LHKPN (Kompas.com, 24/02/2023).

Keanehan LHKPN Rafael membuka ketidakberesan di jajaran Kementerian Keuangan.

Ke tujuh, dampak dari mencuatnya kasus ini, publik kembali mempertanyakan integritas dan komitmen jajaran Direktorat Jenderal Pajak atas kejujuran dan profesionalisme mereka.

Jika pegawai Pajak sekelas Rafael bisa mengumpulkan aset yang “segunung”, bagaimana dengan pejabat-pejabat kantor pajak yang lain?

Pemberian gaji dan tunjangan kinerja yang jauh lebih besar dari kementerian dan badan negara lain ternyata tidak berdampak kepada mental “nilep” dan “celamitan” dari sebagian oknum pegawai Pajak.

Ke delapan, hal ini sudah masuk dalam “radar” Sri Mulyani akan kekhawatiran terjadinya gelombang ketidakpatuhan atau pembangkangan para wajib pajak untuk tidak patuh menunaikan pembayaran pajak.

Padahal pajak penghasilan perorangan adalah salah satu sumber utama pemasukan bagi kas negara.

“Ngapain bayar pajak jika uangnya dikemplang untuk memanjakan anak pegawai pajak dengan gaya hidup bak sultan?" Komentar-komentar seperti ini sudah bertebaran di jagat maya usai kelakuan Mario dan timbunan harta Rafael terbongkar.

Di mana fungsi Inspektorat Kemenkeu?

Seorang ayah yang menjadi pejabat Kantor Pajak mengumpulkan seluruh keluarganya usai kejadian sial menimpa rekan sejawatnya.

Sang ayah ingin keluarganya tampil seperti rakyat jelata. Mandi yang biasanya menggunakan sabun cair, harus diganti dengan sabun batangan. Itu pun jika mau habis diminta ayahnya agar potongan sabun ditempelkan ke sabun yang masih baru.

Shower untuk mandi juga diperintahkan diganti dengan gayung berbentuk hati, seperti penghuni kontrakan. Agar lebih identik dengan orang “kere” malah sang ayah meminta anaknya yang tengah indekost agar memilih kamar kontrakan dengan kamar mandi di luar.

Masih dirasa kurang, sang ayah yang tajir melintir karena pat gulipat pembayaran pajak meminta anaknya yang kadung memamerkan motor gedenya bermerek asal negara Uwak Sam untuk disimpan di ruang tamu.

Kalaupun mau keluar, harus mengenakan keranjang seperti pengantar paket di jok belakang mogenya.

Kreatifitas pengguna media sosial di tanah air langsung tertantang begitu kasus “ketengilan” dan kekejaman putra pejabat pegawai Pajak mencuat ke permukaan.

Kisah “lamunan” di atas hanyalah menunjukkan kekesalan para pengguna media sosial akan kekejaman Mario terhadap David serta “kehebatan” Rafael memperoleh aset kekayaan yang luar biasa.

Kasus-kasus penyalahgunaan jabatan, pelanggaran integritas atau deteksi dini penyimpangan oknum di suatu kementerian sebetulnya bisa dieliminir jika fungsi inspektorat berjalan dengan baik.

Jika mengurai kasus Rafael Alun Trisambodo, dengan mudah publik melihat ada sesuatu hal sehingga fungsi-fungsi inspektorat di Kementerian Keuangan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Kalimat ini saya gunakan untuk mengganti kata “lumpuh” atau inspektorat hanya menjadi asesoris kementerian saja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah kalau pemeriksaan harta kekayaan yang dimiliki Rafael hanya dilakukan setelah kasus kriminal yang melibatkan Mario tengah mencuat dan menjadi sorotan publik soal ketidakwajaran harta yang dimiliki Rafael.

Inspektorat Kementerian Keuangan diakui Sri Mulyani sudah memeriksa profiling dan mengetahui lama perihal sepak terjang Rafael Alun Trisambodo.

Hanya saja, Inspektorat tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Sri berjanji akan mengevaluasi jajarannya akan ketidakberesan tersebut (Kompas.com, 24/02/2023).

Kelemahan Inspektorat Kementerian Keuangan juga semakin nampak jika melihat hasil analisis kekayaan Rafael yang telah dikirimkan sejak lama oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tanpa ada tanggapan.

Tidak hanya ke Inspektorat Kementerian Keuangan, PPATK juga telah melaporkan hasil analisis kekayaan Rafael ke KPK dan Kejaksaan Agung.

Bahkan PPATK dengan jelas menyampaikan temuannya dengan menyebut kekayaan Rafael Alun Trisambodo tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nominee atau perantara (Kompas.com, 24/02/2023).

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Prof. Mahfud MD mengakui kalau sejak tahun 2012, sebenarnya PPATK telah menginformasikan kepada KPK soal harta yang mencurigakan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo.

Kini, Mahfud minta dengan tegas dan jangan pakai lama agar kasus harta “ajaib” yang dipunyai Rafael ditelisik KPK (Kompas.com, 24/02/2023).

Pernyataan yang lebih menohok tentang “kememblean” Inspektorat Kementerian Keuangan seakan dipertegas oleh Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Ali Fikri menyebut KPK telah memeriksa dan menganalisis laporan intelijen dari PPATK soal harta Rafael yang mencurigakan.

Hasil telaahan KPK juga telah diteruskan ke Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan untuk tindak lanjut analisis laporan, yakni dari tahun 2012 sampai 2019 dan 2020.

Tentu saja KPK berdasar tindak lanjut analisis LHKPN sementara LHKPN sendiri bersifat pencegahan semata (Kompas.com, 24/02/2023).

Jika mengulik tugas Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Keuangan.

Inspektorat Jenderal juga memiliki tanggung jawab sebagai staf yang tugasnya membantu Menteri Keuangan dalam hal meningkatkan efektifitas dan juga efisiensi dalam pencapaian tujuan.

Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal yang berada di bawah kepemimpinan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsinya sebagai penyiapan untuk perumusan kebijakan pengawasan intern.

Selain itu sebagai pelaksana atas pengawasan intern terhadap kinerja dan juga keuangan yang dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan juga kegiatan pengawasan yang lainnya.

Fungsi Inspektorat lainnya adalah sebagai pelaksana pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan.

Belum lagi Inspektorat juga berfungsi dalam menyusun hasil pengawasan dan melaksanakan administrasi Inspektorat Jenderal (www.Pajakku.com)

Sudahkan Inspektorat di Kementerian Keuangan menjalankan tugas dan fungsinya ? Publik menagih hasil kerja Inspektorat karena jika tidak bisa menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, sayang uang rakyat hanya dipakai untuk menggaji buta aparat-aparat yang tidak bekerja.

“Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Jika ingin mendapatkan sesuatu bernilai, maka kita harus berani selami lapisan-lapisan kehidupan terdalam.” – Ir. Soekarno.