Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

SEAFDEC Ingin Kenalkan Program Prioritas Kementerian KP ke Negara-negara Asia Tenggara

Kompas.com - 21/02/2023, 21:31 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) menggandeng The Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) untuk mendukung program-program prioritas Kementerian KP dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).  

Kesepakatan itu terjadi setelah Kementerian KP beraudiensi dengan SEAFDEC di Kantor BRSDM, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023).

SEAFDEC merupakan organisasi antarpemerintah yang didirikan Jepang, Singapura, dan Thailand pada tanggal 28 Desember 1967.

Organisasi ini bertujuan mendukung pengembangan perikanan di kawasan Asia Tenggara. Anggota SEAFDEC adalah seluruh negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Jepang.

Pada kesempatan itu, delegasi SEAFDEC mengapresiasi dan menyambut baik program prioritas Kementerian KP dan BRSDM.

Baca juga: Wujudkan Ekonomi Biru, Kementerian KP Gandeng Seychelles Tingkatkan Kualitas SDM KP

Sekretaris Jenderal SEAFDEC Malinee Smithrithee bahkan tertarik mendorong program prioritas Kementerian KP, khususnya program Bulan Cinta Laut menjadi program regional di Asia Tenggara.

Pasalnya, program Bulan Cinta Laut sejalan dengan inisiasi SEAFDEC dalam memerangi sampah plastik di laut.

SEAFDEC juga tertarik membawa program prioritas BRSDM, khususnya smart fisheries village (SFV) atau desa perikanan cerdas, menjadi program regional di Asia Tenggara.

Sebab, program SFV menjadi terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat serta mengedukasi anak-anak dan generasi muda.

Desa Panembangan yang menjadi pilot project program SFV juga mendapat apresiasi dari SEAFDEC karena memadukan sektor perikanan dengan pertanian dan pariwisata.

Baca juga: Kementerian KP Gencarkan Pendampingan Usaha, dari Produksi hingga Pemasaran

SEAFDEC juga memandang Indonesia memiliki keunggulan dalam pengelolaan perikanan. Untuk itu Indonesia diundang untuk menjadi tenaga ahli bagi SEAFDEC. Sebaliknya, Indonesia juga bisa mendapatkan pelatihan dari SEAFDEC.

Pada kesmpatan yang sama, Kepala BRSDM Kementerian KP, I Nyoman Radiarta mendorong pelatihan dari kegiatan SEAFDEC seperti training of trainers bagi tenaga pendidik, instruktur, widyaiswara, dan sebagainya.

Nyoman juga mendorong kemitraan dengan SEAFDEC melalui sister program antara satuan-satuan pendidikan lingkup Kementerian KP dengan institusi pendidikan di negara-negara anggota SEAFDEC.

Kemitraan tersebut dapat dilakukan baik melalui luring, daring, maupun hibrida.

Program prioritas KP

Pada kesempatan yang sama, Nyoman menyatakan, implementasi program prioritas Kementerian KP dan BRSDM memerlukan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Kementerian KP dan Pemkab Tanah Bumbu Bersinergi Angkat Potensi Perikanan lewat Program SFV

Halaman:


Terkini Lainnya

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com