Kebijakan Pembentukan Kodam di Tiap Provinsi Dinilai Tidak Realistis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti ISEAS Yusof Ishak Institute Made Supriatma menilai kebijakan pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di tiap provinsi merupakan kebijakan yang tidak berpijak pada realitas.

"Sama sekali tidak berpijak pada realitas, kita benar-benar ingkar dari keadaan," ujar Made dalam diskusi virtual, Senin (20/2/2023).

Made menilai, semestinya militer tidak seperti organisasi sipil yang memerlukan pemekaran wilayah.

Menurutnya, militer harus terkonsentrasi, terlatih, dan dilengkapi dengan persenjataan yang baik dan tidak memerlukan desentralisasi.

Baca juga: Pembentukan Kodam di Tiap Provinsi Dinilai Bakal Membebani Keuangan Negara

"Kita punya pasukan yang bisa digerakkan dalam 1 jam 45 menit sudah siap memukul untuk cepat tanggap, kita punya itu? Kita enggak tahu (apakah ada pasukan itu) karena terlalu banyak jenderal, harus koordinasi sana sini," kata Made.

Ia memberikan satu contoh kekeliruan koordinasi di tubuh TNI karena lapisan birokrasi.

Peristiwa kekerasan di Papua misalnya, Made memberikan contoh ada seorang anggota TNI yang melakukan tindakan kekerasan seperti membakar sebuah kampung.

Namun, panglima daerah militer di tempat daerah pembakaran tidak mengetahui peristiwa itu, lantaran anggota TNI yang membakar adalah anggota Satgas khusus yang komandannya tidak berada di Papua.

"Misalnya ada TNI bakar kampung. Keputusan bakar kampung itu tidak lahir dari keputusan Pangdam, padahal pasukan ini di bawah Pangdam. Mereka tunduk pada siapa? Komandan kesatuannya yang ada di luar Papua," ujar Made.

Baca juga: Pengamat Sebut Tak Ada Alasan Mendesak untuk Bentuk Kodam di Tiap Provinsi

"Jadi problem koordinasi, karena terlalu banyak layer dalam birokrasi, dan sekarang kita menambah layer dalam birokrasi, hancur semua," kata Made.

Sebagai informasi, TNI Angkatan Darat (AD) berencana melengkapi Kodam di setiap provinsi.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, rencana penambahan Kodam hingga kini terus dimatangkan.

"Kita godok terus. Insya Allah kita mulai sedikit-sedikit," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (11/2/2023).

Baca juga: Rencana Penambahan Kodam, Imparsial: Kemunduran Reformasi TNI

Prabowo mengatakan, penambahan Kodam ini berkaitan dengan sistem pertahanan Indonesia yang menitikberatkan pertahanan bersama dan rakyat semesta.

Dengan begitu, sistem pertahanan tersebut harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah dan sipil.

"Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil. Selalu berdampingan. Sama polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada Polda," kata Prabowo.

Baca juga: Kontras Ingatkan Penambahan Kodam di Papua Akan Perburuk Situasi Kemanusiaan