Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Sampai Ekonomi Terganggu Perhelatan Pemilu dan Pilkada Tahun Depan

Kompas.com - 17/02/2023, 20:01 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan, semua pihak agar jangan sampai pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 mengganggu situasi ekonomi Indonesia yang saat ini sudah baik.

Presiden pun menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin kembali menjadi pasien dari Dana Moneter Internasional (IMF) sebagaimana saat situasi krisis ekonomi pada 1997-1998.

"Saya baru saja mendapatkan informasi yang terakhir, yang masuk menjadi pasien IMF itu sudah 47 negara. Kita pernah menjadi pasien IMF saat 97, 98. Oleh sebab itu, situasi ekonomi harus kita jaga betul," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada puncak harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di ICE BSD, Tangerang pada Jumat (17/2/2023) sebagaimana dipantau dari siaran YouTube Kompas TV.

Baca juga: Di Harlah PPP, Jokowi Sebut Para Kandidat Capres 2024: Prabowo, Erick Thohir, Hingga AHY

"Jangan sampai situasi ekonomi yang baik terganggu gara-gara perhelatan pemilu tahun depan, pilkada tahun depan. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Kita tidak mau masuk lagi menjadi pasien IMF," tegasnya.

Presiden menjelaskan, perekonomian Indonesia sudah tumbuh sebesar 5,31 persen pada 2022.

Besaran pertumbuhan itu mencatatkan Indonesia dalam dua besar pertumbuhan ekonomi teratas di kalangan negara-negara G20.

Baca juga: Jokowi: Saya Diam-diam Ikuti Lho Bapak Ketum PPP Ini ke Mana Saya Tahu

"Yang dulunya kita kalah dengan China, kalah dengan negara-negara Korea, Jepang, sekarang ini kita lebih baik dari mereka, lebih baik dari Tiongkok, lebih baik dari Amerika, lebih baik dari Uni Eropa. Ini yang patut kita syukuri," ungkap Jokowi.

Oleh karenanya, Kepala Negara berpesan agar semua pihak menjaga kondusifitas, stabilitas politik dan keamanan.

Tujunnya supaya pertumbuhan ekonomi tidak terganggu agar kehidupan masyarakat juga tidak terganggu oleh dampak perhelatan Pemilu 2024.

"Jadi saya wanti-wanti kepada kita semua, agar kita terus menjaga kondusivitas, keamanan dan stabilitas politik agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terganggu," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Sudah 50 Tahun dan Masih Eksis, Artinya Apa? PPP Ini Jagoan

"Sehingga kehidupan rakyat juga tidak terganggu karena perhelatan politik yang ingin kita lakukan di 2024," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com