Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Industri Otomotif Tumbuh Signifikan, Akibatnya Macet di Mana-mana

Kompas.com - 16/02/2023, 11:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, industri otomotif Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan.

Akibatnya, kemacetan terjadi di berbagai kota besar di dunia.

"Industri otomotif kita memiliki prospek yang sangat cerah. Setiap tahun tumbuh sangat signifikan. Tahun 2022 kemarin tumbuh 18 persen, meningkat dari tahun sebelumnya," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia International Motor Show 2023 di JIexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Selain itu, kata Jokowi, penjualan mobil tahun 2022 tercatat 1.048.000 unit mobil.

Baca juga: Dukung Prabowo Capres 2024, Jokowi Mania Akui Tak Diskusi dengan Jokowi

Kemudian, penjualan sepeda motor mengalami pertumbuhan peningkatan 3,3 persen, yakni meningkat di angka 5.221.000 unit di tahun 2022.

"Akibatnya, kita sekarang macet di mana-mana. Di Jakarta macet. Saya pergi ke Surabaya macet, ke Bandung macet, terakhir ke Medan macet," kata Jokowi.

"Karena memang penjualannya untuk mobil mencapai 1.048.000 unit dan kendaraan bermotor 5.221.000 unit angka yang sangat besar sekali," ujarnya lagi.

Baca juga: Atasi Macet, Pemprov DKI Bikin 10 Jalan Tembus, Ini Daftarnya

Oleh karenanya, mantan Wali Kota Solo itu mengajak seluruh industri otomotif untuk lebih berorientasi pada ekspor sehingga tidak terjadi kemacetan di beberapa kota di Tanah Air.

Menurut Jokowi, jumlah ekspor kendaraan bermotor sudah meningkat dari 2021 ke 2022.

Peningkatan itu, disebut mencapai hampir 600.000 unit.

"Tapi kita masih kalah dengan Thailand. Saya ingin dorong lagi ekspornya semakin tinggi dan naik setiap tahunnya," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Penjualan Otomotif Makin Tinggi tapi Bikin Macet di Mana-mana

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com