Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi VIII Protes, Merasa Dijebak Dirjen Haji Ubah-ubah Harga Akomodasi Jemaah

Kompas.com - 14/02/2023, 19:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang merasa dijebak oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latif yang memberikan lampiran terkait komponen biaya haji 2023.

Marwan merasa, lampiran yang diberikan Hilman justru tidak sesuai kesepakatan sebelumnya antara Komisi VIII dan Kemenag.

Ia pun khawatir hal ini justru akan mengulang pembahasan komponen biaya haji kembali dari awal.

"Pak Dirjen, ini sepertinya kita harus mengulangi lagi. Tolong dibuatkan lagi, uraian ini sesuai dengan kesepakatan yang tadi malam," kata Marwan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR dan Dirjen PHU, Selasa (14/2/2023).

Baca juga: Kemenag Hapus Pengadaan Gelang Haji Senilai Rp 5,5 Miliar

Marwan menjelaskan, sejumlah komponen biaya haji 2023 sudah disepakati. Beberapa komponen, kata dia, biayanya sudah diturunkan.

Namun, dalam lampiran terbaru yang diberikan Hilman justru masih memuat angka yang belum disepakati.

"Ini termasuk mengenai akomodasi, konsumsi, masyair. Kalau masyair kan tadi sudah dijawab. Jadi, yang lain lain, semua dengan kesepakatan yang sudah berubah tadi itu," jelasnya.

"Iya yang sudah dikurang-kurangi itu, yang sudah dihapus yang tadi, di uraian itu. Di sini kan masih kembali lagi, Pak," sambung dia.

Baca juga: DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Diumumkan Hari Ini

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menduga, Hilman yang berperan besar di sini.

"Ini kelihatannya Pak Dirjen ini yang membuat kita nol lagi ini," sindir Marwan.

Marwan mencontohkan, misalnya biaya katering yang semula sudah disepakati SAR 17,5, tetapi di lampiran tetap SAR 18,50.

"Kita langsung saja ya, Pak Dirjen ini jangan seperti ini, tadi malam kita sepakat bahwa harga makan itu bukan SAR 18,50, di sini sudah SAR 17,5, ini kok (jadi) SAR 18,50, masyair sudah turun SAR 2.000 sekian, ini (jadi) 4.560," kata Marwan.

Adapun Hilman belum menjawab terkait lampiran komponen biaya haji yang dipersoalkan Komisi VIII DPR ini.

Baca juga: Rencana Perjalanan Haji 2023, Jemaah Berangkat Perdana Tanggal 24 Mei

Rapat Panja ini pun kemudian diskors sampai waktu yang belum ditentukan.

Perlu diketahui, hari ini rencananya Kemenag dan Komisi VIII akan mengumumkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023.

Dalam undangan yang tertulis kepada awak media, rencana BPIH akan diumumkan sekitar pukul 18.30 WIB di Gedung DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com