Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Datangi Golkar, PPP: Saling Berkunjung Bukan Sebuah Ketakutan

Kompas.com - 02/02/2023, 14:49 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan, pihaknya tak takut ditinggal oleh Partai Golkar yang kemarin menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan rombongan.

Adapun PPP dan Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN) tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menghadapi Pemilu 2024. Sedangkan, Nasdem sedang menjalin komunikasi di dalam Koalisi Perubahan bersama PKS dan Demokrat.

"Saling berkunjung, saling berdiskusi bukan sebuah ketakutan yang harus kita rasakan," ujar Arwani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Baca juga: PPP Tak Persoalkan Anak Lulung Beri Dukungan ke Anies Baswedan

Arwani mengatakan, PPP justru merasa bersyukur karena, antara partai politik justru melakukan pertemuan dan berdiskusi membahas masa depan bangsa. Dia menilai, dinamika politik membuat setiap partai bisa saling mengunjungi satu sama lain.

"Jadi ini adalah satu bagian yang bisa jadi merupakan satu capture sendiri di perjalanan partai-partai menghadapi Pemilu 2024. Bisa jadi akan kita masukkan ke dalam capture KIB untuk kita bahas perkembangan yang terkait dengan kunjungan bapak Ketum Nasdem di partai Golkar," tuturnya.

Menurut Arwani, pada akhirnya, masing-masing partai bakal memiliki pilihannya sendiri dalam berkoalisi menghadapi Pemilu 2024.

Dia pun menyebut hal itu sebagai dinamika dalam dunia politik. Apalagi, itu merupakan hak politik masing-masing partai.

"Insya Allah menghadapi 2024 itu dengan kepala dingin ya. Masing-masing punya target, masing-masing capaian. Tetapi diantarkan dengan saling menghargai, saling menghormati, dan pada akhirnya terasa enak kita lihat dan masyarakat senang melihatnya," imbuh Arwani.

Baca juga: Respons Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Gerindra: Kita Kedepankan Politik Tanpa Perpecahan

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjelaskan alasannya lebih memilih bertemu Partai Golkar ketimbang bakal mitra koalisinya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Menurut dia, pertemuan dengan Golkar merupakan prioritas utama Partai Nasdem saat ini ketimbang PKS dan Demokrat.

“Kenapa harus berkunjung ke Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan. Sejarah perjalanan hidup saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini,” ujar Surya di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Ia menceritakan bahwa dirinya telah bergabung dengan Partai Golkar sejak berusia 16 tahun. Sebelum keluar dan mendirikan Nasdem, Surya mengaku telah berkiprah selama 43 tahun di partai beringin tersebut.

“Jadi terlepas apa pun yang jadi kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman, ya enggak salah dibilang alumni Golkar,” papar dia.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Mentan Digoyang Isu Reshuffle | Nasib Anies Usai Surya Paloh dan Jokowi Salaman

Surya menjelaskan, ia tak menemui PKS dan Demokrat karena masih melakukan penjajakan kesepakatan koalisi. “Yang lain, kita memang baru mencoba, baru mencoba,” ucapnya.

Surya lantas mengatakan, membuka kemungkinan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu yang dihuni Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Apa perlu, akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin, mungkin KIB juga bergabung sama Nasdem kan. Jadi kemungkinan itu masih terbuka,” imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com