JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai, pertemuan Surya Paloh dan elite Partai Nasdem lainnya dengan Presiden Joko Widodo dan partai-partai pendukung pemerintah sarat akan kepentingan politik.
Surya Paloh dianggap ingin berkompromi. Bahwa partainya hendak mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024, tetapi juga berharap tetap ada di pemerintahan.
"Nasdem ingin bisa kompromi dengan Jokowi dan pada saat yang sama juga ingin punya bargaining (daya tawar) yang tinggi dalam menentukan arah Koalisi Perubahan," kata Ujang kepada Kompas.com, Kamis (2/2/2023).
Baca juga: Pertemuan Surya Paloh dan Airlangga, Strategi Amankan Koalisi Perubahan
Menurut Ujang, Nasdem tengah berupaya meredam panasnya situasi politik terkini, utamanya sejak mengumumkan Anies sebagai bakal capres.
Sebab, niatan Nasdem mencapreskan Anies seolah mendapat tentangan dari partai politik pemerintah. Berulang kali PDI Perjuangan menyindir, bahkan membuka wacana reshuffle terhadap menteri-menteri Nasdem.
Demi menjaga hubungan baik dengan Jokowi dan pemerintah, kata Ujang, Nasdem sangat mungkin bermanuver, termasuk bergabung dengan koalisi yang sudah terbentuk saat ini.
Oleh karenanya, rencana pencapresan Anies dinilai rawan. Menurut Ujang, tak menutup kemungkinan Surya Paloh menempatkan Anies di posisi lain, misalnya sebagai calon wakil presiden (cawapres) bagi capres koalisi lainnya.
"Kita tahu Nasdem sedang memainkan politik zigzag terkait dengan persoalan koalisi itu. Apakah goyah atau tidak, saya melihat ada renegosiasi, mungkin ada deal-deal politik antara Nasdem atau Surya Paloh dengan Jokowi," kata Ujang.
"Ketika belum ada dokumen dukungan, belum ada pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU), itu artinya Anies belum aman rencana pencapresannya," tuturnya.
Baca juga: Lebih Pilih Ketemu Golkar ketimbang PKS-Demokrat, Surya Paloh: Prioritas, Ada Romantisme
Lebih lanjut, Ujang berpandangan, manuver Surya Paloh berkunjung ke partai-partai lain merupakan imbas tarik ulur dukungan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait rencana Koalisi Perubahan.
Sejak Nasdem mengumumkan hendak mencapreskan Anies, Demokrat dan PKS memang tampak ingin merapat membentuk koalisi.
Namun, pada saat bersamaan, kedua partai masih melalukan penjajakan dengan partai lain dan meributkan sosok calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies.
Demokrat dan PKS pun seakan tak kunjung memberi kepastian sehingga bakal Koalisi Perubahan sekian lama terombang-ambing tanpa kejelasan.
Padahal, dengan mencapreskan Anies, Nasdem harus menanggung risiko "dimusuhi" oleh partai pemerintah.
"Nasdem merasa sendirian karena Demokrat dan PKS tak kunjung datang. Nasdem merasa dikerjai sendirian oleh kekuasaan, menterinya diancam akan di-reshuffle, itu kan membuat Nasdem marah dan bermanuver ke sana ke mari," tutur Ujang.