Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaikhul Islam Ali mendukung pencopotan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko.

Menurut dia, Laksana tidak berhasil memajukan konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN.

"Kami menilai hingga hampir dua tahun waktu berjalan belum ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN. Yang ada malah kontroversi dan ketidakprofesionalan dari para pejabat BRIN,” kata Syaikhul dalam keterangannya, Rabu (1/2/2023).

Dia menilai, dengan pencopotan Laksana, maka menjadi pintu masuk menyelamatkan lembaga BRIN.

 Baca juga: Di Tengah Desakan Mundur Kepala BRIN Pusat, BRIN Pasuruan Berhenti Beroperasi..

Ia kemudian mengungkapkan dua rekomendasi penting dari Komisi VII untuk BRIN yang merupakan hasil rapat pada Senin (30/1/2023).

Rekomendasi itu meliputi pencopotan Laksana Tri Handoko dan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran BRIN tahun 2022.

Syaikhul mengatakan, sebagai lembaga baru, BRIN harusnya fokus pada program konsolidasi kelembagaan.

Terlebih, lanjut dia, BRIN merupakan lembaga yang terbentuk atas berbagai entitas riset dan inovasi yang jumlahnya belasan hingga puluhan.

 Baca juga: Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

“Nah harusnya ada prioritas program terkait konsolidasi kelembagaan ini. Tetapi fakta di lapangan masih ada kerancuan terkait otoritas kewenangan maupun skema pengabungan," ujar Syaikhul.

"Banyak pegawai BRIN yang mengeluh karena harus rebutan sekadar tempat duduk karena ketidaksiapan sarana prasarana dalam proses pengabungan ini,” lanjut Syaikhul.

Dia berpendapat jika program konsolidasi BRIN ini merupakan masalah krusial dan tidak mudah untuk dilakukan.

Di sinilah, lanjut Syaikhul, mestinya peran penting dari Kepala BRIN sebagai pemimpin untuk memastikan proses konsolidasi kelembagaan berjalan mulus dan bisa diterima semua pihak.

“Namun hampir dua tahun terakhir tidak ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan sehingga BRIN masih belum menemukan pola terbaik dalam menghasilkan kebijakan di bidang riset dan inovasi,” nilai dia.

 Baca juga: Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Politisi PKB ini menegaskan jika perlu ada upaya cepat dalam menyelamatkan BRIN, salah satunya menganti sosok Laksana Tri Handoko dengan yang lebih berkompeten.

Dia pun menyarankan agar pertimbangan kapabilitas dan profesional harus ditonjolkan dalam memilih Kepala BRIN yang baru alih-alih pertimbangan politis.