Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Dukung Anies Capres, Pembentukan Koalisi Perubahan Tinggal Tunggu Waktu

Kompas.com - 01/02/2023, 13:31 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi tinggal menunggu waktu.

Hal ini menyusul keputusan PKS yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres).

"Saya melihat itu indikasi kuat bahwa kelihatannya Koalisi Perubahan itu akan terbentuk di depan mata, tunggu saja kapan mereka deklarasi terkait Koalisi Perubahan," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada Kompas.com, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Ujang mengatakan, dukungan PKS telah melengkapi upaya pembentukan Koalisi Perubahan setelah sebelumnya Nasdem dan Demokrat lebih dulu mendukung Anies.

Dengan lengkapnya dukungan ini, Ujang menilai, ketiga partai politik tinggal melakukan langkah nyata dalam merealisasikan rencana tersebut.

Langkah nyata tersebut misalnya, yakni dengan menandatangani nota kerja sama koalisi.

"Kalau tidak ya percuma, koalisi bagaimana pun harus diresmikan, harus ada hitam di atas putih, harus ada tanda tangan di atas materai," tegas dia.

Baca juga: Anies Baswedan Kantongi Tiket Pilpres 2024, Siapa Pantas Jadi Cawapres?

Di sisi lain, dukungan Demokrat dan PKS terhadap Anies merupakan langkah maju dan progresif.

Sebab, Demokrat dan PKS sebelumnya terkesan jual mahal untuk menentukan dukungannya terhadap Anies.

"Demokrat dan PKS yang tadinya jual mahal, tarik ulur, ya memaksa keadaan, waktu sudah mepet maka mereka pun mendukung Anies Baswedan," imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, PKS telah memberikan dukungan kepada Anies untuk menjadi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengatakan, dengan dukungan ini, Anies telah memenuhi ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

"PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rasyid Baswedan tersebut di Pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20 persen," kata Sohibul Iman, dalam jumpa pers di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (30/1/2023).

Setelah menyatakan dukungan tersebut, dalam waktu dekat, pimpinan tiga partai politik itu akan menggelar pertemuan untuk menyusun piagam Koalisi Perubahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com