Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mentan Tak Hadir Saat Jokowi Pimpin Rapat soal Beras, Ada Apa?

Kompas.com - 31/01/2023, 18:03 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo tidak hadir ketika Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas ketersediaan beras nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Dalam rapat ini, terdapat tiga pejabat negara yang hadir. Ketiganya, yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo.

Baca juga: Jokowi Rapat soal Beras di Istana Tanpa Mentan Syahrul Yasin Limpo

Absennya Syahrul dalam rapat ini sebagaimana pantauan wartawan yang menunggu kehadiran para pejabat negara di area pilar belakang Istana Negara.

Hingga rapat berakhir, Syahrul tidak tampak dalam agenda ini. Setelah rapat selesai, Zulkifli, Budi, dan Arief nampak berjalan bersama-sama.

Budi menjelaskan, rapat kali ini hanya mengundang mereka bertiga.

"Ya, yang diundang saya cuma bertiga, urusan beras ya, ini kan soal penyaluran, soal operasi pasar,” ujar Budi saat ditanya wartawan.

Dia menjelaskan, kehadirannya dalam rapat ini tak lain sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan operasi pasar.

Sementara, Zulkifli bertanggung jawab menjaga kestabilan harga beras.

Baca juga: Bela Mentan dari Serangan PDI-P, Nasdem: Bagaimana dengan Mantan Mensos yang Korupsi?

Sedangkan, Arief Prasetyo diundang selaku analis kebijakan pangan.

Ketika ditanya mengapa Syahrul tak diundang, Budi mengaku tidak tahu.

Dia juga enggan berkomentar saat ditanya apakah ada kaitannya dengan reshuffle atau perombakan kabinet yang diisukan bakal terjadi pada Rabu (1/2/2023).

"Saya enggak tahu, saya enggak tahu. Enggak, enggak, enggak ada hubungannya dengan itu (reshuffle kabinet),” tutur Budi.

Sebagaimana diketahui, nama Syahrul dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar belakangan ini tengah santer diisukan akan terkena reshuffle.

Isu ini muncul setelah PDI Perjuangan (PDI-P) secara terang-terangan meminta Jokowi untuk mengevaluasi kinerja keduanya.

Dorongan evaluasi terhadap Syahrul dan Siti juga tak lama setelah Partai Nasdem, partai politik yang menaungi Syahrul dan Siti, mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) 2024.

(Penulis: Dian Erika Nugraheny | Editor: Bagus Santosa)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com