Ketika DPR Pertanyakan Realisasi Anggaran Rp 6,38 Triliun dan Minta Kepala BRIN Dicopot...

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) berlangsung panas.

Para anggota Komisi VII ramai-ramai mengkritisi realisasi anggaran BRIN 2022 yang mencapai angka Rp 6,38 triliun.

Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman mengungkapkan mayoritas dana tersebut digunakan untuk pembiayaan kepegawaian.

“Dari awal kita sudah mengkritik bahwa keberpihakan postur anggaran BRIN pada riset negara kita masih minim sekali,” ujar Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Apa Itu BRIN?

“Karena apa, dari anggaran total Rp 6,38 triliun, 4 triliunnya full dipakai untuk operasional belanja kepegawaian,” sambungnya.

Ia kemudian meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penggunaan dana BRIN sepanjang 2022.

“Saya minta forum ini untuk aparatur terkait, BPK, melakukan audit investigasi, bahkan audit forensik pada penggunaan anggaran BRIN ini,” ucapnya.

Ia juga mendorong agar Kepala BRIN Laksana Tri Handoko diganti.

“Karena ini sudah hampir 2 tahun bermasalah,” ujar Maman.

Baca juga: Tugas dan Fungsi BRIN

Kemudian, anggota Komisi VII Rudi Hartono menganggap bahwa anggaran BRIN begitu besar, dibandingkan anggaran kementerian.

Ia juga meminta agar Laksana menjelaskan penggunaan anggaran Rp 4,1 triliun untuk manajemen BRIN.

Menurutnya anggaran itu janggal dan patut dicurigai penggunaannya.

“Tipu-tipuan saja ini Pak. Saya minta penjelasan secara detail dari Bapak secara tertulis,” imbuhnya.