Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Dirinya-Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco

Kompas.com - 31/01/2023, 10:38 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menyatakan ada 2 orang, yakni Fadli Zon dan Sufmi Dasco Ahmad, yang bisa menjelaskan tentang isi perjanjian politik antara Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sandi mengungkapkan, perjanjian bermeterai itu melibatkan tiga pihak, yakni dirinya, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Menurut Sandi, perjanjian yang dilakukan di antara mereka bertiga terjadi pada September 2016, menjelang pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.

"Saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan saat itu yang nge-draft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang (perjanjian) juga dipegang oleh Pak Dasco," kata Sandi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Sandiaga Uno Jelaskan soal Perjanjian Politik antara Prabowo dan Anies

"Jadi nanti mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo dan Pak Anies," lanjutnya.

Meski demikian, Sandiaga tidak ingin merinci isi dari perjanjian.

Anies BaswedanKOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUM Anies Baswedan
Sebab, menurutnya, yang saat ini memegang lembaran perjanjian itu yang menyampaikannya. Saat ditanya apakah perjanjian juga berisi soal Pilpres 2024, Sandi kembali menolak menjawab.

"Silakan itu ditanyakan. Menurut saya, nanti lebih baik diterangkan oleh yang memegang perjanjiannya. Tapi, memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan," ucap Sandiaga.

Baca juga: Cerita Sandiaga soal Perjanjian Politik Prabowo, Anies, dan Dirinya: Ada Meterainya...

"Nanti bisa ditanyakan kepada yang pegang, saya rasa lebih etis ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco," tambah Sandi.

Ketika ditanyakan apakah perjanjian itu masih berlaku, Sandiaga menegaskan, sepanjang tidak diakhiri maka perjanjian itu masih berlaku.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat meresmikan kantor Badan Pemenangan Presiden Gerindra, Jakarta, Sabtu (7/1/2023).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat meresmikan kantor Badan Pemenangan Presiden Gerindra, Jakarta, Sabtu (7/1/2023).
Lebih lanjut, Sandi menegaskan, dirinya masih berkomitmen dengan perjanjian tersebut.

"Saya sih komit. Saya sampai saat ini karena saya tanda tangan, saya komit dan mungkin yang lain bisa ditanyakan," ujar Sandiaga.

Baca juga: Sandiaga Jelaskan Alasan Ungkap Perjanjian Politik Prabowo-Anies Sekarang

Dalam pemberitaan sebelumnya, Sudirman Said yang menjadi perwakilan Anies mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang terlibat perjanjian utang-piutang dengan Prabowo terkait pemenangan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 silam.

Sebab, Anies tak punya dana yang cukup untuk membiayai proses pemenangan tersebut.

“Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang,” kata Sudirman Said dalam jumpa pers di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com