Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 26,7 Persen Responden Belum Tentukan Pilihan Parpol

Kompas.com - 22/01/2023, 19:31 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, sebanyak 26,7 persen responden belum menentukan pilihan terhadap partai politik (parpol).

Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan LSI pada 7-11 Januari 2023 kepada 1.221 responden melalui metode random digit dialing (RDD).

"Ada 27 persen-an (26,7 persen). Biasanya lebih dikit nih, di bawah 20 persen," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei, Minggu (22/1/2023).

Baca juga: Survei LSI: Jika Pileg Digelar Hari Ini, PDI-P Paling Banyak Dipilih

Djayadi memprediksi, tingginya responden yang belum menentukan pilihan parpol lantaran KPU baru saja mengumumkan partai politik yang resmi menjadi peserta Pemilu 2024.

"Mungkin karena awal tahun dan baru saja pengumuman partai-partai yang resmi peserta pemilu," kata Djayadi.

Djayadi menambahkan, dalam survei ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memiliki elektabilitas tertinggi jika pemilihan anggota legislatif (pileg) dilaksanakan hari ini.

"PDI-P paling banyak dipilih 21,9 persen," ujar dia.

Baca juga: Survei LSI: Elektabilitas Ganjar Pranowo Teratas, Prabowo dan Anies Bersaing Ketat

Di bawah PDI-P, lanjut Djayadi, ada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 12,1 persen, Partai Demokrat 7,1 persen, dan Partai Golongan Karya (Golkar) 6,7 persen.

Kemudian, Partai NasDem 5 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 5 persen, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 4,8 persen, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4,7 persen.

Selain delapan Partai Politik tersebut, elektabilitasnya partai lainnya berada di bawah 4 persen atau tidak masuk sebagai ambang batas masuk ke dalam parlemen.

Mereka adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan elektabilitas 2,2 persen. Selanjutnya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dengan 1,3 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 0,6 persen, dan Partai Ummat dengan 0,5 persen.

Baca juga: Survei LSI: 53 Persen Responden Tak Tahu PPKM Telah Dicabut

Berikutnya, ada Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 0,5 persen, Partai Buruh dengan 0,3 persen, Partai Bulan Bintang (PBB) dengan 0,3 persen, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan 0,3 persen. Ada juga Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dengan 0,1 persen.

Adapun margin of error survei dalam survei ini diperkirakan ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com