Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Otak-atik Prabowo-Muhaimin: Kelebihan dan Tantangan untuk Pilpres 2024

Kompas.com - 18/01/2023, 06:04 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah terbentuk sejak 13 Agustus 2022.

Namun demikian, koalisi tersebut tak kunjung mengumumkan siapa figur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal diusungnya pada Pemilu 2024.

Kedua partai politik (parpol) tersebut sepakat, urusan pencapresan menjadi kewenangan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB.

Baca juga: PKB Sebut Cak Imin Bertemu Prabowo Pekan Ini, Bahas Hasil Ijtima Ulama Nusantara

 

Akan tetapi berbagai dinamika politik di internal koalisi terjadi. Mulai dari ngototnya kedua kader parpol untuk mencapreskan ketua umumnya masing-masing, mencuatnya isu Prabowo bakal bersanding dengan Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sampai sinyal hengkangnya PKB usai salah satu elitenya menyatakan membuka peluang kerja sama dengan Partai Nasdem.

Terbaru, Gerindra mengaku mempertimbangkan sejumlah nama selain Muhaimin untuk menjadi cawapres Prabowo.

Namun demikian, sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, yang paling berpotensi mendampingi Prabowo sebagai capres adalah Muhaimin.

Di sisi lain, hasil ijtima ulama nusantara yang digelar oleh Dewan Syuro DPP PKB mendesak agar Muhaimin segera mengumumkan pengusungan capres-cawapres sebelum Ramadhan.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, kursi calon RI-2 dari koalisi tak harus diisi oleh Muhaimin.

"Namanya koalisi enggak ada saling memaksa. Cuma ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dirumuskan secara rasional," sebut Jazilul saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023).

Baca juga: Gerindra Mengaku Tak Bosan Tawarkan Prabowo Jadi Presiden

Akan tetapi, menurut Jazilul, sangat mungkin koalisi Gerindra-PKB bubar ditengah jalan, jika tak menemukan kesepakatan.

"Kalau misalkan nanti tidak ditemukan kesepakatan, ya kayak orang pacaran. Ya enggak jadi nikah, lah," ucap dia.

Duet yang menguntungkan

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, pasangan calon (paslon) capres-cawapres Prabowo-Muhaimin bakal saling menguntungkan.

Alasannya, pertama, Prabowo tak memiliki basis konstituen yang kuat di Jawa Timur (Jatim). Dan ternyata, wilayah tersebut berisi konstituen PKB.

Umam menilai Prabowo butuh meningkatkan atau memenangkan suara di Jatim karena hal itu tak terjadi dalam Pilpres 2014, dan 2019.

“Mengingat PKB memiliki akar yang kuat di Jatim, kebutuhan itu gayung bersambut dengan keinginan Prabowo maupun Muhaimin untuk maju di Pilpres 2024. Jadi ada pertukaran kepentingan atau trade off di sana,” papar Umam pada Kompas.com, Rabu (18/1/2023).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com