Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hati-hati, IMF Sebut 70 Negara Diprediksi Resesi Tahun Ini

Kompas.com - 17/01/2023, 11:09 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodob (Jokowi) meminta kepala daerah hati-hati terhadap potensi perlambatan ekonomi dunia di tahun 2023.

Sebab, beberapa lembaga internasional sudah memproyeksi puluhan negara akan masuk jurang resesi tahun ini.

Salah satu lembaga internasional yang memprediksi adalah Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyebut, sepertiga atau 70 negara diproyeksi resesi.

Baca juga: Bos-bos Sektor Keuangan Dipanggil Presiden Jokowi, Ini 5 Hal yang Dibahas

"Untuk kehati-hatian kita dan kewaspadaan kita, meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik, hati-hati tahun 2023 Kristalina Georgieva mengatakan sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di SICC, Bogor, Selasa (17/1/2023).

"Hati-hati, sepertiga itu artinya kurang lebih 70 negara," imbuh Jokowi.

Bahkan kata Jokowi, ratusan juta penduduk negara yang tidak terkena resesi merasakan seperti sedang resesi.

Fenomena ini tak lepas karena guncangan pandemi Covid-19 dan perang.

Baca juga: Sri Mulyani: 63 Negara Terlilit Utang, 3 Negara Asia Jadi Pasien IMF

Karena hal itu, sudah ada 47 negara yang meminta bantuan dana kepada IMF, sama halnya seperti Indonesia meminta bantuan dana saat krisis tahun 1997-1998.

"Ini 47 negara dan yang lain masih ngantri di di depan pintunya IMF, sehingga kita harus memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi-situasi yang enggak mudah ini. Situasi global masih tidak mudah," bebernya.

Untuk mencegah perburukan menyebar ke negara lain, Jokowi lantas meminta kepala daerah bekerja keras membuat kebijakan yang mendukung ekonomi tumbuh.

Baca juga: Klaim Tangani Covid-19 dengan Baik, Jokowi: Tanya Negara Lain, Ada Enggak yang Setotal Kita?

Namun, kebijakan ini harus didasari data-data terkini agar tidak salah langkah.

Adapun saat ini, Jokowi mengeklaim ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik. Pemerintah memperkirakan, ekonomi mampu tumbuh di kisaran 5,2-5,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) di tahun 2022.

"Tapi meski bisa melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022, hati-hati tahun 2023 ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita juga bagi ekonomi global. Hati-hati semua harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya," sebut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com