Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kerja Sama dengan Tesla, Luhut: Mereka Berminat, Kita Berminat

Kompas.com - 13/01/2023, 18:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, jika Tesla berminat mendirikan pabrik mobil listrik di Indonesia, maka pemerintah pun menyambut baik.

Hal itu disampaikannya menjawab pertanyaan soal kabar rencana pendirian pabrik mobil listrik Tesla di Tanah Air.

"Ya mereka berminat, kita berminat," ujar Luhut di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (13/1/2023).

Baca juga: Kata Jubir Luhut soal Kabar Tesla Deal Bangun Pabrik Kendaraan Listrik di RI: Sampai Saat Ini Tidak Dengar Ada Kesepakatan...

Luhut menjelaskan, pemerintah Indonesia saat ini memiliki kesepakatan perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA) dengan Tesla.

Sehingga, pemerintah belum bisa memaparkan soal rencana pendirian pabrik mobil listrik yang dimaksud.

"Tetapi yang saya bisa pastikan, kami masih berbicara dengan Tesla," tegasnya.

"Intinya kemarin masih bicara. Nanti minggu depan kami masih bicara lagi," lanjutnya.

Luhut juga membantah bahwa insentif investasi yang ditawarkan pemerintah Indonesia untuk Tesla tidak menarik. Justru, Presiden Joko Widodo memberikan insentif investasi yang menarik.

"Sudah diputuskan Presiden, insentif yang akan diberikan saya kira akan sangat cukup menarik," tutur Luhut.

Baca juga: Lebih dari Setengah Mobil Listrik Tesla yang Dijual 2022 Buatan China

Dia menambahkan, jika Tesla telah resmi setuju membangun pabrik mobil listrik di Indonesia, kabar itu akan disampaikan kepada publik.

Diberitakan, Tesla dikabarkan sudah mendekati kesepakatan awal untuk mendirikan pabrik mobil listrik di Indonesia. Pabrik ini disebutkan akan memproduksi 1 juta kendaraan tiap tahunnya.

Dikutip dari Finance.yahoo.com, Kamis (12/1/2023), CEO Tesla Elon Musk ingin memanfaatkan cadangan bahan baku logam baterai utama di Indonesia. Sejalan dengan ambisi Tesla untuk membuat setiap pabrik di dunia memproduksi 1 juta kendaraan per tahun.

Selain itu, investasi ini juga menyasar pembangunan rantai pasok industri kendaraan listrik global.

Baca juga: Tesla Dekati Kesepakatan Bangun Pabrik di Indonesia, Elon Musk Bilang Hati-hati, Bahlil Minta Tanya Menko Luhut

Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, kesepakatan tersebut belum ditandatangani. Sehingga, masih ada kemungkinan langkah Tesla untuk membangun pabrik di Indonesia batal.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, mengatakan, pembicaraan dengan Tesla dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Namun, belum ada tanggapan dari Bahlil terkait detail kesepakatan Tesla dengan Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat menemui Elon Musk pada Mei 2022 di Texas, Amerika Serikat. Setelah pertemuan tersebut, tercapat kesepakatan untuk pasokan nikel senilai 5 miliar dolar AS antara Indonesia dengan Tesla pada Agustus.

Baca juga: Tesla Hentikan Produksi di Pabrik China Terjerat Kasus Covid-19

Dalam wawancara dengan Bloomberg News, Jokowi mengatakan, dirinya ingin membuat mobil listrik Tesla diproduksi di dalam negeri, bukan hanya baterainya saja yang berasal dari sini. Dia juga meyakinkan Elon Musk bahwa Indonesia bisa lebih dari sekadar pemasok sumber daya utama.

Pabrik di Indonesia setidaknya akan menjadi pabrik Tesla ketiga di luar pasar asalnya di AS, bergabung dengan fasilitas di Shanghai dan dekat Berlin. Musk sendiri pernah mengatakan bahwa dirinya mengharapkan Tesla bisa membangun 10 pabrik hingga 12 pabrik secara global.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com