Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Isu Pemilu Ditunda, Yusril: Jangan Lupakan Partai Baru dan Tak Punya Kursi

Kompas.com - 11/01/2023, 19:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyinggung isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ketika berpidato dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB, Rabu (11/1/2023).

Ia mengatakan, nasib partai-partai baru dan partai yang tidak punya kursi di parlemen tidak boleh dilupakan bila pemilu benar-benar ditunda.

"Jangan dilupakan bagaimana nasib partai-partai baru dan partai-partai yang tidak punya kursi di DPR yang sudah susah payah ikut dalam verifikasi administrasi dan faktual, sudah dinyatakan lolos, tapi pemilunya ditunda 3 tahun atau 4 tahun lagi," kata Yusril, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Didukung Jokowi jika Maju Pilpres, Yusril: Saya Terima Kasih

Yusril menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa pemilu mesti dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.

"Semua jabatan-jabatan kenegaraan itu ada batasnya yaitu 5 tahun sejak dilantik, apa yang akan terjadi sekiranya pemilu tidak dapat dilaksanakan," kata Yusril.

Yusril menuturkan, pemilu memang bisa saja tidak dilaksanakan bila ada situasi darurat seperti bencana dahsyat, kerusuhan, pemberontakan, maupun krisis.

Namun, ia menyebutkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga tidak dapat memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden jika sudah habis masa jabatannya.

Oleh karena itu, Yusril mengajak semua pihak harus bersiap-siap mengantisipasi apabila ada situasi yang membuaat Pemilu 2024 tidak dapat dilaksanakan.

"Kita sudah maklum pemilu sudah disepakati dilaksanakan Februari pada tahun 2024 yang akan datang, yang belum tahu terlaksana atau tidak, kita siap-siap saja mengantisipasi semua itu," kata Yusril.

Baca juga: Jokowi Dukung Yusril jadi Capres atau Cawapres jika Dicalonkan

"Jadi, jangan sampai kita tidak siap-siap menghadapi kalau tiba-tiba ada satu keadaan perubahan," ujar pria yang berlatar belakang ahli hukum tata negara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com