Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puskapol UI: Sistem Proporsional Tertutup Hanya Pindahkan Politik Uang

Kompas.com - 09/01/2023, 18:00 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Hurriyah menilai, pemilu legislatif sistem proporsional tertutup tidak menyelesaikan masalah politik uang.

Untuk konteks politik Indonesia, lanjutnya, masalah politik uang disebabkan oleh masalah yang sifatnya lebih struktural.

"Argumen bahwa sistem proporsional tertutup bisa menekan politik uang adalah argumen yang tidak berdasar," kata Hurriyah kepada Kompas.com pada Senin (9/1/2023).

"Sistem proporsional tertutup hanya akan memindahkan politik uang dari publik ke DPRD saja," lanjutnya.

Baca juga: Voxpol: Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Bikin Pemilih Tak Merasa Dekat dengan Parpol

Sebagai informasi, dalam sistem proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia, pemilih dapat mencoblos partai politik atau nama calon anggota legislatif yang diharapkan duduk di parlemen.

Sementara itu, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya mencoblos partai politik.

Partai yang kelak berwenang menentukan anggota dewan yang berhak duduk di parlemen mewakili suatu daerah pemilihan.

"Penyebab politik uang dalam pemilu kita itu lebih struktural sifatnya, terkait dengan sistem rekrutmen partai yang otokratik dan dinastik," tambah Hurriyah.

Hal-hal ini menyebabkan tingginya biaya politik bagi warga negara yang hendak masuk ke partai politik tertentu atau maju sebagai calon legislatif.

Fenomena ini dikenal sebagai istilah mahar politik.

Baca juga: Sistem Proporsional Tertutup Dikhawatirkan Bunuh Partai Tertentu

Dalam pemilu legislatif sistem proporsional terbuka seperti yang saat ini diterapkan pun, caleg disebut masih harus mengeluarkan biaya tinggi untuk mahar politik itu.

Pengeluaran mereka untuk menjadi anggota parlemen dinilai tidak hanya untuk berkampanye di lapangan, namun juga untuk mengongkosi mahar politik tadi.

Partai-partai politik membebani semua biaya pemilu kepada kandidat, lanjut Hurriyah.

"Maraknya uang dan penerimaan pemilih terhadap praktik politik uang juga disebabkan pragmatisme partai yang malas membangun kedekatan dengan pemilih," ujar dia.

Partai politik selama ini juga dinilai tidak berfungsi dalam kehidupan warga, selain menjelang pemilu. Imbasnya, hanya sedikit warga yang memiliki kedekatan/identifikasi ideologis maupun psikologis dengan suatu partai politik.

Baca juga: Voxpol: Sistem Proporsional Terbuka Lemahkan Parpol, Munculkan Caleg-caleg Artis Modal Tenar

Halaman:


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com