Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Voxpol: Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Bikin Pemilih Tak Merasa Dekat dengan Parpol

Kompas.com - 09/01/2023, 16:06 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai bahwa pemilu legislatif sistem proporsional terbuka yang diterapkan Indonesia cenderung melemahkan partai politik sebagai entitas.

Hal itu ia kemukakan menanggapi perdebatan belakangan soal perlu atau tidaknya pemilu Indonesia kembali ke sistem proporsional tertutup, seiring adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Pemilu.

"Sistem proporsional terbuka kekuatan ada pada figur kandidat populis, melemahkan partai politik, tidak ada pembelajaran dan tidak menghormati proses kaderisasi di tubuh partai politik," ungkap Pangi lewat keterangannya pada Senin (9/1/2022).

Baca juga: Sistem Proporsional Tertutup Dikhawatirkan Bunuh Partai Tertentu

Pangi mengungkapkan, sistem proporsional terbuka menjadi ajang bagi sesama caleg saling sikut.

Alasan ini juga dikemukakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah menerima kunjungan komisioner-komisioner KPU RI pekan lalu.

Di lapangan, karena sistem ini memungkinkan pemilih untuk mencoblos nama caleg, maka kekuatan kampanye terletak pada diri caleg tersebut.

Identitas partai politik dinilai dikesampingkan dan kalah pamor dibandingkan caleg.

Hal yang sama dianggap sebagai penyebab rendahnya "party-ID" di Indonesia. Para pemilih tidak merasa dekat atau mengidentifikasi diri dengan partai politik tertentu, alih-alih merasa lebih senang memilih nama sosok tertentu, tak peduli afiliasi partai politiknya.

Baca juga: 8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Pengamat: Bentuk Perlawanan Terbuka

Penelusuran Kompas.com, survei nasional Indikator Politik Indonesia (2021) membuktikan hanya 6,8 persen dari 1.200 responden yang tersebar di semua provinsi yang menyatakan bahwa responden merasa dekat dengan partai politik.

Selebihnya, 92,3 persen, menjawab tidak merasa dekat.

Senada, hasil survei Poltracking Indonesia pada Mei 2022 menunjukkan dominan alasan publik memilih capres/cawapres adalah karena figurnya secara personal (51,4 persen) dan alasan figur tokoh partai/pimpinan partai hanya (14,5 persen).

Baca juga: Voxpol: Sistem Proporsional Terbuka Lemahkan Parpol, Munculkan Caleg-caleg Artis Modal Tenar

Artinya, dominan karakteristik pemilih adalah pemilih yang menentukan pilihannya berdasarkan figur, bukan pemilih yang berbasis partai/pemilih loyal.

"Pemilih merasa tidak punya hubungan yang dekat dengan partainya dan hubungan pemilih dengan partai hanya sebatas hubungan jangka pendek. Oleh karena itu, sistem proporsional terbuka lebih mengandalkan uang. Politik uang tumbuh subur," ungkap Pangi.

Sistem tertutup jauhkan caleg dari pemilih

Sementara itu, eks komisioner KPU RI sekaligus peneliti senior NETGRIT Hadar Nafis Gumay menilai bahwa penerapan sistem proporsional tertutup tak serta-merta menghapus politik uang.

Politik uang dinilai hanya berpindah dari lapangan ke internal partai politik, sebab elite partai politik jadi pihak yang paling berkuasa menentukan siapa kadernya yang berhak atas kursi Dewan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com