Di Depan SBY dan Kader Partai, AHY Tegaskan Demokrat Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya menolak Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup.

Hal itu disampaikan AHY dalam acara perayaan natal partai di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (8/1/2023) malam. Acara itu juga dihadiri Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), para kader, dan anggota partai.

"Tadi siang ada 8 parpol yang bertemu, membahas sejumlah isu di tingkat nasional, dan di antaranya menjadi fokus pembicaraan tadi adalah bagaimana kita menolak dengan tegas wacana mengembalikan sistem pemilu proporsional tertutup," ujar AHY.

Baca juga: 8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, Mahfud MD: Silakan Saja, Pemerintah Tak Boleh Bersikap

AHY menyebutkan, sistem pemilu proporsional tertutup merupakan sebuah kemunduran.

Sebab, masyarakat hanya bisa memilih partai tanpa bisa memilih calon anggota legislatif yang diusung partai.

"Karena ini sebuah kemunduran, sebuah setback, akankah kita akan bersikap ahistoris?" kata AHY.

Oleh karena itu, AHY meminta agar para kader dan anggota Partai Demokrat menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

"Kalau dikembalikan ke sistem tertutup maka rakyat tidak bisa memilih calon pemimpinnya secara langsung. Oleh karena itu, Demokrat harus tetap berada di depan, bersuara lantang (menolak sistem pemilu proporsional tertutup)," ucap AHY.

Baca juga: Demokrat Diprediksi Untung Besar jika AHY Jadi Cawapres Anies, Nasdem-PKS Merugi

Diberitakan sebelumnya, delapan Parpol menyatakan sikap menolak Pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

Kedelapan Parpol itu adalah Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

Namun, dalam pertemuan itu hanya dihadiri tujuh partai politik, sementara Partai Gerindra disebut berhalangan hadir.

“Saya ingin membacakan pernyataan sikap delapan partai politik sehubungan dengan wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi,“ ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu.

“Pertama, kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi,” ujar Airlangga.

Baca juga: Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dan Terbuka

Menurut dia, sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

Di sisi lain, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.