Perppu Cipta Kerja: Pengusaha Telat Bayarkan Upah Buruh Kena Denda

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memaparkan 8 ketentuang tentang upah dari sisi pengusaha dan buruh.

Ketentuang tentang pengupahan dalam Perppu Cipta Kerja turut mengubah sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketentuan terkait pengupahan yang berubah dalam UU 13/2003 itu adalah pemerintah menyisipkan Pasal 88A.

Dalam Pasal 88A terdapat 8 ayat yang ditambahkan terkait pengupahan.

Baca juga: Perppu Cipta Kerja Kini Bisa Diunduh Publik, Ini Linknya

"Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja," demikian isi Pasal 88A ayat (1) UU Nomor 13/2003 yang diubah melalui Perppu Cipta Kerja, seperti dikutip pada Minggu (1/1/2023).

Sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan, "Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya."

Lalu Ayat (3) berbunyi, "Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/ Buruh sesuai dengan kesepakatan."

"Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/ Buruh atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan," demikian isi Pasal 88A ayat (4).

Baca juga: Sepakat Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja, KSPI: Ketimbang Dibahas di DPR

Pasal 88A Ayat (5) menyatakan, "Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Kemudian pada Ayat (6) disebutkan, "Pengusaha yang karena kesengajaan atau
kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran Upah, dikenakan denda sesuai
dengan persentase tertentu dari Upah Pekerja/Buruh."

"Pekerja/Buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda," demikian isi Pasal 88A ayat (7).

Lantas Pasal 88A Ayat (8) menyebutkan, "Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada
Pengusaha dan/atau Pekerja/Buruh dalam pembayaran Upah."

Baca juga: Aturan di Perppu Cipta Kerja yang Dikritisi Kelompok Buruh, soal Upah Minimum hingga Cuti

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12/2022) menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja dikritik keras oleh Koordinator Tim Kuasa Hukum Penggugat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Viktor Santoso Tandiasa.

"Tindakan ini adalah bentuk perbuatan melanggar hukum pemerintah atas putusan MK. Bahkan, dapat dikatakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi," ujar Viktor kepada Kompas.com.