KPU Tugaskan Jajaran di Papua dan Papua Barat Tangani Sementara Tahapan Pemilu di 4 DOB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menugaskan 12 anggota KPU Provinsi Papua dan Papua Barat untuk sementara melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban, penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 di empat daerah otonomi baru (DOB) yang ada di Papua.

Penugasan ini diteken Hasyim pada 20 Desember 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 531 Tahun 2022.

Hal ini merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pemilu yang mengamanatkan agar tahapan penyelenggaraan pemilu di empat provinsi baru tersebut untuk sementara ditangani oleh KPU sebelum terbentuknya kantor KPU resmi di masing-masing provinsi.

Baca juga: Begini Penataan ASN untuk 4 DOB Papua Menurut Menpan-RB

Tahapan pemilu terdekat adalah pencalonan bakal anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga melibatkan empat DOB itu.

Dalam Keputusan 531/2022, Hasyim menugaskan anggota KPU Provinsi Papua untuk bertugas di tiga DOB hasil pemekaran Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

1. Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Adam Arisoi, ditugasi menangani Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah.

2. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan, Fransiskus Antonius Letsoin, bertugas menangani Provinsi Papua Selatan.

3. Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik, Melkianus Kambu, ditugasi menangani Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

4. Komisioner Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga, Diana Dorthea Simbiak, bertugas menangani Provinsi Papua Tengah

5. Komisioner Divisi SDM dan Litbang, Theodorus Kossay, ditugasi menangani Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

6. Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, Zandra Mambrasar, bertugas menangani Provinsi Papua Pegunungan.

Baca juga: Perppu Pemilu: Syarat Parpol Peserta Pemilu soal Kepengurusan di 4 DOB Papua Dilonggarkan

Dalam Keputusan 531/2022 pula, Hasyim menugaskan anggota KPU Papua Barat untuk menangani penyelenggaraan Pemilu 2024 di Papua Barat Daya.

Mereka adalah Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Fatmawati, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Norbertus; serta Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Abdul Muin Salewe.

Hasyim mengatur bahwa komisioner-komisioner di atas harus melaporkan perkembangan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di wilayahnya masing-masing kepada KPU.

Dalam beleid yang sama, ia menjelaskan, KPU bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, sampai dengan terbentuknya KPU di masing-masing provinsi itu.