Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Begini Penataan ASN untuk 4 DOB Papua Menurut Menpan-RB

Kompas.com - 20/12/2022, 10:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, penataan aparatur sipil negara (ASN) di empat daerah otonomi baru (DOB) Papua menggunakan skema 80 persen untuk warga asli Papua.

Selain itu, pemerintah juga mengadakan program magang ke Jawa bagi ASN Papua.

"Untuk rekrutmen ASN, sebagai bentuk afirmasi maka akan diberikan porsi 80 persen orang Papua," ujar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/12/2022).

Baca juga: Penyerahan Dukungan Bakal Calon DPD 4 DOB Papua Dimulai 26 Desember

Anas menjelaskan, pemerintah mengatur penataan ASN untuk empat DOB Papua sedemikian rupa.

Program magang ke Jawa pun diberikan kepada para ASN untuk belajar di daerah yang sudah maju.

Tujuannya, supaya para ASN memiliki kemampuan yang lebih maju untuk mendukung pelayanan publik di empat DOB baru.

"Untuk penataan ASN di DOB baru kita ada atensi khusus. termasuk juga sedang menyiapkan untuk ASN yang magang nanti ya, supaya ada percepatan," kata Anas.

"Magang di Jawa beberapa daerah yang sudah maju ya, sehingga nanti mereka targetnya ada percepatan dengan punya kemampuan," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada empat DOB atau provinsi baru di Papua.

Baca juga: Wapres Beri 5 Pesan kepada 3 Pj Gubernur DOB Papua

Keempat DOB itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karmavian menjelaskan, awal pembentukan DOB bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Namun, seiring pelaksanaan DOB, pelayanan publik juga diharapkan siap lebih cepat dan mudah agar birokrasi publik bisa semakin ramping.

Menurutnya, spirit seperti itulah yang digaungkan Presiden Republik Joko Widodo dalam pembentukan DOB Papua. Menurut Tito, Presiden Jokowi memahami betul kebutuhan masyarakat Papua.

Apalagi, lanjutnya, pemekaran provinsi tersebut juga berangkat dari aspirasi para tokoh dan masyarakat setempat.

Baca juga: Jokowi Bertemu Tito Karnavian, Bahas DOB Papua

“Pak Jokowi sangat memahami Papua. Beliau melihat bahwa dengan adanya DOB, wilayah Papua juga harus dimekarkan untuk memotong birokrasi. Tidak ada jalan lain,” jelas Tito.

Tito menambahkan, pemekaran Papua akan mempermudah birokrasi publik.

Nantinya, semua pejabat daerah, seperti gubernur, ada di wilayah ibu kota.

Begitu pula dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), pendidikan, dan kesehatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Nasional
Disebut Minta Program  Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Disebut Minta Program Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Nasional
Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus 'Vina Cirebon'

Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Nasional
Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Nasional
Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi 'Online'

Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi "Online"

Nasional
Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Nasional
Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Nasional
Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi ke Dewan Pengawas

Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi ke Dewan Pengawas

Nasional
Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Nasional
Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Nasional
Gelar 'SMS Blast' Bahaya Judi 'Online', Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Gelar "SMS Blast" Bahaya Judi "Online", Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Nasional
Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

Antisipasi Dampak Kekeringan, Jokowi Bakal Salurkan 75.000 Pompa Air

Nasional
Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

Sekjen Kementan Mengaku Kabulkan Permintaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk Mutasi Saudaranya

Nasional
Selain Dedi Mulyadi, PDI-P Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar

Selain Dedi Mulyadi, PDI-P Buka Peluang Usung Susi Pudjiastuti di Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com