Begini Penataan ASN untuk 4 DOB Papua Menurut Menpan-RB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, penataan aparatur sipil negara (ASN) di empat daerah otonomi baru (DOB) Papua menggunakan skema 80 persen untuk warga asli Papua.

Selain itu, pemerintah juga mengadakan program magang ke Jawa bagi ASN Papua.

"Untuk rekrutmen ASN, sebagai bentuk afirmasi maka akan diberikan porsi 80 persen orang Papua," ujar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/12/2022).

Baca juga: Penyerahan Dukungan Bakal Calon DPD 4 DOB Papua Dimulai 26 Desember

Anas menjelaskan, pemerintah mengatur penataan ASN untuk empat DOB Papua sedemikian rupa.

Program magang ke Jawa pun diberikan kepada para ASN untuk belajar di daerah yang sudah maju.

Tujuannya, supaya para ASN memiliki kemampuan yang lebih maju untuk mendukung pelayanan publik di empat DOB baru.

"Untuk penataan ASN di DOB baru kita ada atensi khusus. termasuk juga sedang menyiapkan untuk ASN yang magang nanti ya, supaya ada percepatan," kata Anas.

"Magang di Jawa beberapa daerah yang sudah maju ya, sehingga nanti mereka targetnya ada percepatan dengan punya kemampuan," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini ada empat DOB atau provinsi baru di Papua.

Baca juga: Wapres Beri 5 Pesan kepada 3 Pj Gubernur DOB Papua

Keempat DOB itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karmavian menjelaskan, awal pembentukan DOB bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Papua.

Namun, seiring pelaksanaan DOB, pelayanan publik juga diharapkan siap lebih cepat dan mudah agar birokrasi publik bisa semakin ramping.

Menurutnya, spirit seperti itulah yang digaungkan Presiden Republik Joko Widodo dalam pembentukan DOB Papua. Menurut Tito, Presiden Jokowi memahami betul kebutuhan masyarakat Papua.

Apalagi, lanjutnya, pemekaran provinsi tersebut juga berangkat dari aspirasi para tokoh dan masyarakat setempat.

Baca juga: Jokowi Bertemu Tito Karnavian, Bahas DOB Papua

“Pak Jokowi sangat memahami Papua. Beliau melihat bahwa dengan adanya DOB, wilayah Papua juga harus dimekarkan untuk memotong birokrasi. Tidak ada jalan lain,” jelas Tito.

Tito menambahkan, pemekaran Papua akan mempermudah birokrasi publik.

Nantinya, semua pejabat daerah, seperti gubernur, ada di wilayah ibu kota.

Begitu pula dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), pendidikan, dan kesehatan.