Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga: Pelarangan Ekspor Mencakup Semua Bauksit Mentah, Termasuk yang Dicuci

Kompas.com - 21/12/2022, 15:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pelarangan ekspor bauksit mencakup semua bauksit mentah, termasuk yang yang dicuci.

"Pelarangan seluruhnya bauksit mentah termasuk yang dicuci. Selama ini bauksit bisa dicuci, kemudian diekspor. Sekarang yang terjadi pun tidak boleh. Harus diproses di Indonesia dan itu mulai Juni 2023," ujar Airlangga di Istana Merdeka, Rabu (21/12/2022).

Airlangga menuturkan, selain Indonesia masih ada sejumlah negara yang bisa menyuplai bauksit. Sehingga, pelarangan ekspor yang diterapkan Indonesia tidak akan mengganggu rantai pasok bauksit dunia.

Baca juga: Usai Larang Ekspor Bijih Nikel, Jokowi Akan Larang Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023

Airlangga melanjutkan, saat ini sudah ada empat fasilitas pemurnian bauksit di Indonesia. Adapun fasilitas pemurnian itu mampu menghasilkan alumina hingga 4,3 juta ton.

"Selain itu pemurnian bauksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton," ungkap Airlangga.

Sementara itu, dia mengatakan, Indonesia masih memiliki cadangan bauksit yang sangat besar, sehingga bisa bertahan sampai 90-100 tahun mendatang.

"Kemudian terkait dengan produknya tentu sesudah dari bauksit dia akan masuk ke alumina. Dari alumina akan masuk ke aluminium, atau pemurnian aluminium, dari situ akan turun ke turunannya dalam bentuk batangan atau dalam bentuk flat," tambah Airlangga.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Larang Ekspor Biji Bauksit Mulai Juni 2023

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, industrialisasi bauksit di dalam negeri nantinya bisa meningkatkan pendapatan negara hingga Rp 41 triliun.

Saat ini, pendapatan negara dari ekspor bauksit tercatat sebesar Rp 21 triliun.

Adapun industrialisasi bauksit di dalam negeri ini menyusul keputusan pemerintah menghentikan ekspor bauksit mulai Juni 2023.

Baca juga: Jokowi Minta Pembangunan Smelter Bauksit Dipercepat

Keputusan penghentian itu diumumkan Presiden Jokowi pada Rabu, 21 Desember.

"Mulai juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi.

"Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com