Jokowi Sebut Industrialisasi Bauksit Akan Tingkatkan Pendapatan Negara hingga Rp 41 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebutkan, industrialisasi bauksit di dalam negeri nantinya bisa meningkatkan pendapatan negara hingga Rp 41 triliun.

Saat ini, pendapatan negara dari ekspor bauksit tercatat sebesar Rp 21 triliun.

"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp 21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp 62 triliun," ujar Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Larang Ekspor Biji Bauksit Mulai Juni 2023

Adapun industrialisasi bauksit di dalam negeri ini menyusul keputusan pemerintah menghentikan ekspor bauksit mulai Juni 2023 nanti.

Keputusan penghentian itu diumumkan Presiden Jokowi pada hari ini.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi.

Penghentian ekspor ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan penghentian ekspor nikel yang sebelumnya sudah terlaksana sejak Januari 2020.

Baca juga: Jokowi Minta Pembangunan Smelter Bauksit Dipercepat

Adapun hasil dari penghentian itu menambah pemasukan bagi negara dalam jumlah besar.

"Nilai ekspor nikel semula hanya Rp 17 triliun atau 1,1 miliar Dolar AS di akhir 2014, melonjak meningkat menjadi Rp 326 triliun atau 20,9 miliar Dolar AS pada 2021 atau meningkat 19 kali lipat," ungkap Jokowi.

"Perkiraan saya tahun ini akan tembus lebih dari Rp 468 triliun atau lebih dari Rp 30 miliar," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam (SDA) di dalam negeri.

Baca juga: Jokowi Sebut Pemerintah Segera Umumkan Pelarangan Ekspor Bauksit

Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis SDA di dalam negeri akan terus ditingkatkan.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan SDA dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata," jelas Jokowi.

"Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," tambahnya.