Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Pemerintah Segera Umumkan Pelarangan Ekspor Bauksit

Kompas.com - 06/12/2022, 17:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pihaknya telah membahas soal larangan ekspor bauksit ke luar negeri. Dalam waktu dekat, Indonesia akan mengumumkan pemberlakuan larangan tersebut.

"Tadi pagi kita sudah berbicara mengenai setelah (penghentian ekspor) nikel, tadi mengenai bauksit. Dan segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit. Segera kita akan umumkan," ujar Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna tentang Kondisi Perekonomian Tahun 2023, Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Ketahanan Pangan dan Energi di Istana Negara pada Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Tabrak Tugboat dan Dermaga hingga Rusak Parah, Tongkang Bauksit di Kalbar Akan Tanggung Jawab

Presiden melanjutkan, pelarangan ekspor bauksit merupakan salah satu bagian kebijakan hilirisasi industri bahan mentah. Dia menekankan, hilirisasi industri akan secara konsisten terus dilakukan pada tahun depan.

Secara terpisah, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, hilirisasi bauksit memang menjadi keharusan. Selain untuk meningkatkan nilai tambah produksi, hilirisasi juga bertujuan melindungi lingkungan.

Zulkifli pun memastikan hilirisasi bauksit akan dijalankan mulai 2023.

"Bauksit itu harus ada hilirisasi. Kalau enggak nanti lingkungannya akan sangat terganggu, tidak memberikan nilai tambah yang tinggi," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa.

"Oleh karena itu akan dijadikan hilirisasi seperti nikel. Mungkin akan dijalankan tahun depan," tambahnya.

Baca juga: Jokowi: Larangan Ekspor Bahan Mentah Bauksit, Tembaga, hingga Timah Dilanjut, Digugat Terus di WTO Tak Apa-apa

Sebelumnya, pemerintah telah menghentikan ekspor nikel. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan sebelumnya mengatakan, penghentian ekspor nikel dan bahan mentah lain bertujuan menggenjot hilirisasi industri.

Akibat kebijakan tersebut, kata Jokowi, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di organisasi perdagangan dunia (WTO).

Indonesia pun kalah dalam gugatan tersebut.

Meskipun demikian, lanjut Jokowi, Indonesia masih mengajukan upaya banding.

Jokowi juga menegaskan bahwa hilirisasi bahan mentah masih jalan terus. Sebab selain memberikan keuntungan ekonomi, hilirisasi juga menegaskan sikap Indonesia yang ingin naik kelas menjadi negara maju.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com