Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Terbitkan Keppres Cabut PPKM, Jokowi Tunggu Kajian Kemenkes Selesai Minggu Ini

Kompas.com - 21/12/2022, 13:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya masih menanti seluruh kementerian dan lembaga terkait menyerahkan hasil kajian untuk penghentian kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menurutnya, kajian tersebut seharusnya diberikan kepadanya pekan ini.

"Jadi kembali ke PSBB, PPKM itu masih saya masih menunggu seluruh kajian kalkulasi dari Pak Menko maupun dari Kementerian Kesehatan," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (21/12/2022).

"Dan saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya. Sehingga bisa saya siapkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penghentian PPKM. Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini," lanjutnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Mereda, Jokowi: Mungkin Akhir Tahun Akan Dinyatakan PPKM Berhenti

Sebelumnya, pada Rabu pagi Presiden Jokowi mengatakan, ada kemungkinan pada akhir tahun ini pemerintah akan memberhentikan kebijakan PPKM yang saat ini berlaku di seluruh Indonesia.

Hal tersebut mengingat situasi pandemi di Tanah Air yang saat ini terus membaik. Selain itu, kasus harian Covid-19 pada Selasa (20/12/2022) berada di angka 1.200-an.

"Hari ini, kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200 dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara Indonesia Economic Outlook 2023 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

Kepala Negara lantas menjelaskan kembali perjalanan naik turunnya situasi pandemi Covid-19 di Indonesia selama hampir tiga tahun ini.

Baca juga: Simak, Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jelang Nataru hingga 9 Januari 2023

Saat varian Delta masuk, kasus harian di Indonesia mencapai 56.000 kasus.

"Saat itu saya ingat hampir 80 persen menteri menyarankan saya untuk (melakukan) lockdown termasuk masyarakat juga menyampaikan hal yang sama. Kalau itu kita lakukan saat itu mungkin ceritanya akan lain sekarang ini," kata Jokowi.

Lalu muncul lagi varian Omicron yang saat puncaknya kasus harian mencapai 64.000 kasus.

"Kita ingat saat itu alat pelindung diri (APD) kurang, oksigen enggak ada, pasien numpuk di rumah sakit. Untung kita saat itu masih tenang, tidak gugup tidak geragapan, sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik," lanjutnya.

Baca juga: PPKM Level 1 Jabodetabek Diperpanjang, Epidemiolog Ingatkan Masih Ada PR Vaksinasi Primer dan Booster

"Perjalanan seperti itu harus kita ingat betapa sangat sulitnya. Oleh sebab itu kemampuan domestik kita harus terus kita garap," tegas Jokowi.

Adapun pada Selasa, pemerintah kembali mengumumkan adanya penambahan kasus harian Covid-19 sebanyak 1.297 dalam sehari.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia hingga kini mencapai 6.711.703 terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com