JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (20/12/2022) sudah selesai dilakukan.
Dalam pertemuan yang membahas dana bagi hasil (DBH), pihaknya mengeklaim masing-masing pihak sudah merekonsiliasi data.
"Tadi Pak Bupati menyampaikan kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang memang kondisinya tertinggal, masyarakatnya juga miskin banyak dan miskin ekstrem dan ada kebutuhan dana," kata Fatoni ditemui di Kantor Kemendagri usai pertemuan, Selasa sore.
"Kemudian tadi dari Kementerian ESDM menjelaskan bagaimana proses penetapan DBH dari sisi lifting, jadi ada produksi ada lifting," lanjut dia.
Baca juga: Kemendagri Panggil Bupati Meranti Nanti Sore, Rapat Bahas Protes Dana Bagi Hasil
Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebut telah menjelaskan penetapan DBH-nya.
Kemudian, Gubernur Riau juga menyampaikan kondisi data perbandingan di tingkat Provinsi Riau.
"Tadi sudah dibahas, kita sudah sama-sama memahami, sama-sama menerima penjelasan masing-masing," klaim Fatoni.
Kendati demikian, menurut Fatoni, pertemuan hari ini belum selesai.
Ia mengatakan, pertemuan akan kembali digelar besok membahas soal pencocokan data DBH.
Baca juga: Kronologi Bupati Meranti Marahi Dirjen Kemenkeu hingga Ditegur Keras Mendagri
"Jadi penetapan DBH ini memang tidak sederhana. Ada tiga hal yang berbeda yang harus dipahami. Ada yang namanya produksi, ada namanya lifting, ada namanya DBH, ini beda-beda nih," ucap dia.
Fatoni menerangkan, adapun pernyataan Muhammad Adil yang kontroversi menyebut pegawai Kementerian Keuangan iblis dan setan dinilai sudah selesai.
Ia menyatakan hal itu karena melihat dari pertemuan hari ini berjalan lancar.
"Ini tadi semuanya sudah cair kok, tak ada masalah. Sudah clear. Jadi teman-teman juga kalau di dalam dingin, dingin juga semua," pungkas dia.
Diketahui, Muhammad Adil menjadi perbincangan publik setelah menyampaikan kekesalannya kepada Kemenkeu soal DBH produksi minyak di daerah itu.
Hal itu disampaikan Adil ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada 8 Desember lalu.
Adil secara langsung menyampaikan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman.
Dilansir dari siaran YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, Adil mengaku kesal karena DBH produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu nilainya dirasa kecil.
Hal ini lantaran kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah termiskin di Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.