Wapres Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Keonaran di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta aparat TNI dan Polri menindak tegas serta memproses hukum kelompok-kelompok yang berbuat onar di Papua.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, hal itu disampaikan Ma'ruf Amin dalam rapat internal bersama sejumlah menteri dan perwakilan TNI/Polri di kediaman resmi Ma'ruf di Jakarta, Selasa (20/12/2022).

"Wapres dalam hal ini meminta supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum, supaya negara hadir di sana, supaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara," kata Masduki dalam keterangan pers, Selasa.

Masduki mengatakan, ada sekelompok kecil di Papua yang sengaja ingin berbuat onar dan melakukan teror agar masyarakat merasa resah.

Baca juga: Strategi Panglima TNI Yudo untuk Atasi Konflik di Papua dan Perbatasan

"Mereka menginginkan supaya masyarakat resah, mereka melakukan teror, penembakan, pembunuhan dan menimbulkan korban jiwa, sengaja menciptakan ketidakamanan," ujarnya.

Oleh karena itu, Ma'ruf Amin meminta supaya negara hadir dan menjamin keamanan warga agar mereka bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman.

Di samping itu, Ma'ruf juga menegaskan bahwa pendekatan humanis harus tetap dijalankan di Papua.

Begitu pula dengan pendekatan teritorial yang mesti dikerjakan oleh semua pihak, baik itu TNI, Polri, dan pemerintahan sipil di sana karena pendekatan teritorial dinilai penting.

"Karena apa, supaya ada langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan antara pihak keamanan dan pihak sipil itu untuk membangun kesejahteraan di Papua," kata Masduki.

Baca juga: Wapres: KKB Hanya di Daerah Tertentu, Papua Kondusif

Masduki menambahkan, Ma'ruf Amin juga berpesan agar dana-dana APBN milik kementerian/lembaga mesti disalurkan untuk membangun kesejahteraan di Papua.

Dalam rapat tersebut , Ma'ruf juga menerima laporan bahwa masyarakat Papua menerima baik hasil pemekaran di sana.

Masduki mengklaim, respons positif itu disebabkan masyarakat Papua tahu bahwa pemekaran wilayah bertujuan untuk menyejahterakan warga Papua.

"Jadi, tidak lain bahwa pemekaran itu bertujuan untuk membangun Papua lebih sejahtera dan itu diketahui oleh hati nurani masyarakat Papua," kata Masduki.

Rapat ini turut dihadiri oleh menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Kepala Polri Komjen Gatot Eddy Pramono, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letjen I Nyoman Cantiasa.

Baca juga: Yudo Margono Ingin Pendekatan Humanis di Papua, Jokowi: Itu Baik, tapi Harus Tegas