KPK Periksa Satu Saksi Terkait Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa satu saksi dalam kasus dugaan suap dan pungutan liar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat hakim agung berinisial SD atau Sudrajad Dimyati.

"Hari ini, pemeriksaan saksi TPK (tindak pidana korupsi) suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, untuk tersangka SD dan kawan-kawan," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (16/12/2022).

Ali menuturkan, satu saksi yang diperiksa yaitu aparatur sipil negara (ASN) MA atas nama Nur Hidayat.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Ali.

Baca juga: KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap dan pungutan liar terkait pengurusan perkara di MA.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tingkat penyidikan.

“Penyidik menetapkan 10 orang sebagai tersangka, SD hakim agung MA,” kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (23/9/2022).

Adapun tersangka lainnya adalah Elly Tri Pangestu selaku Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung, Desy Yustria dan Muhajir Habibie selaku PNS Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Baca juga: Cerita Ketua MA Langsung Telepon Sudrajad Dimyati Usai Ditetapkan sebagai Tersangka KPK

Kemudian, Redi dan Albasri yang merupakan PNS di MA, Yosep Parera dan Eko Suparno sebagai pengacara, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto dari pihak swasta atau Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID.

KPK menyangka Dimyati dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.