Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perang Bintang di Tubuh Polri Libatkan Perwira Tinggi yang Punya Dosa Masa Lalu

Kompas.com - 14/12/2022, 19:43 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meilala mengatakan perang bintang di tubuh Polri biasanya melibatkan pihak-pihak yang mempunyai persoalan di masa lalu.

Ia menjelaskan saling serang yang melibatkan pejabat tinggi (pati) Polri terjadi karena saling mengetahui rahasia masing-masing.

“Hampir bisa dikatakan semua orang yang terlibat perang bintang ini pasti punya dosa masa lalu, punya track record yang jelek,” ujar Adrianus dalam tayangan Gaspol! di YouTube Kompas.com, Rabu (14/12/2022).

Menurut dia, hal itu tak lepas dari sejarah masa lalu kepolisian ketika masih menjadi satu organisasi dengan TNI.

Baca juga: Gaspol! Hari Ini: Nyanyian Sambo Picu Perang Bintang di Polri, Ada Apa?

Di masa pemerintahan Orde Baru, Polri mengalami kekurangan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Maka banyak pihak bekerja dalam keterbatasan sehingga mencari dana operasi melalui sumber-sumber ilegal.

“Ya minta (dana) ke tersangka, mengkondisikan penasihat hukumnya, mengusahakan dana-dana masyarakat, pengusaha-pengusaha,” tutur dia.

Sayangnya, setelah reformasi dan Polri berdiri sendiri pola-pola itu tidak sepenuhnya berubah.

Padahal infrastruktur, sumber daya manusia, dan anggaran Polri sudah lebih baik dari zaman Orde Baru.

Kebiasaan beberapa anggota Polri yang tak berubah itu, lanjut Adrianus, kerap dimanfaatkan untuk saling menjegal satu sama lain.

“Ada saatnya ini menjadi senjata, dijadikan pisau untuk melawan, alih-alih sebagai keluarga yang seharusnya guyub, ada momen-momen di mana anak ini, yang sudah terlalu nakal, bengal ini (dihukum),” sebut dia.

“Caranya bagaimana menghukum dia? Ya mengorek kembali masa lalunya yang kelam itu,” tandas Adrianus.

Baca juga: Anggota DPR: Saling Buka Aib, Bagaimana Publik Bisa Percaya Polisi?

Diketahui mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo dan mantan Karo Paminal Propam Polri, Hendra Kurniawan menuding Kabareskrim Komjen Agus Andrianto terlibat dalam kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur.

Sambo mengaku pernah memeriksa perkara tersebut saat menjabat sebagai Kadiv Propam.

Sedangkan Agus menampik jika dirinya menerima uang atas aktivitas tambang ilegal tersebut.

Ia beralasan, jika memang sudah diperiksa kenapa kasus itu tidak lantas dilanjutkan.

"Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah, lempar batu untuk alihkan isu," ucap Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com