Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Diuntungkan dengan Kekecewaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 30/11/2022, 15:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyambut positif hasil survei terkini Charta Politika yang menunjukkan elektabilitasnya masuk lima besar partai politik.

Adapun dalam survei tersebut, Demokrat berhasil masuk lima besar dan menggeser posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, ada sejumlah faktor yang membuat partainya berhasil masuk lima besar.

"Pertama konsistensi Partai Demokrat sebagai oposisi yang terus menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Serta kerja-kerja nyata segenap kader dalam membantu meringankan beban rakyat," kata Kamhar kepada Kompas.com, Rabu (30/11/2022).

Kedua, faktor retrospektif dinilai menjadi faktor Demokrat meningkat elektabilitasnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Kamhar berpandangan, faktor ini tak terlepas dari banyaknya persoalan di berbagai sektor negara yang berimbas pada tingginya tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"(Keadaan itu) membuat masyarakat menginginkan Partai Demokrat kembali berada dalam pemerintahan," jelasnya.

Demokrat, kata Kamhar, mengapresiasi dan senantiasa menjadikan hasil survei sebagai variabel penting dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan, program serta kerja-kerja politik.

"Kami bersyukur hasil survei dari berbagai lembaga survei Partai Demokrat selalu berada dalam 5 besar bahkan ada yang hasilnya Partai Demokrat pada posisi 3 besar yang elektabilitasnya double digit," ucapnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Lebih lanjut, Kamhar mengungkapkan faktor ketiga naiknya elektabilitas Demokrat yaitu karena kerja keras Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam memimpin.

"Efektifitas kepemimpinan Mas Ketum AHY dalam mengatasi berbagai gangguan termasuk dari KSP Moeldoko yang bisa diatasi secara tuntas," kata dia.

"Ini sekaligus membantah tuduhan dari banyak pihak bahwa AHY masih hijau," tambahnya.

Dia menjelaskan, saat kudeta menyerang Demokrat, banyak pihak yang menganggap AHY akan tumbang sebagai Ketum.

Namun, sebaliknya masalah itu dinilai dapat diatasi dengan tuntas.

Kamhar melanjutkan dengan membeberkan kemampuan AHY memimpin Demokrat.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com