Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Kompas.com - 28/11/2022, 15:22 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI.

Ia menyampaikan telah mendapatkan informasi tersebut meski Surat Presiden (Surpres) Panglima TNI belum secara resmi diterima DPR dari pihak Istana.

“Saya dapat informasi bahwa yang ditunjuk itu KSAL. Ya menurut informasi, ya memang aturannya (calon panglima TNI yang ditunjuk) satu nama,” ujar TB Hasanuddin saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Hal serupa disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Namun, ia tak bisa memastikan sepenuhnya kebenaran informasi tersebut.

Baca juga: Surpres Panglima TNI Bakal Diserahkan Mensesneg kepada Ketua DPR Sore Ini

Pasalnya, Surpres Panglima TNI baru akan diterima pimpinan DPR pada Senin sore ini.

“Kabarnya (yang ditunjuk) Pak Yudo. Saya juga dapat kabar gitu, tapi tetap harus menunggu Surpres-nya ya,” kata Meutya Hafid, Senin.

Meutya juga belum bisa memastikan kapan uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI berlangsung.

Namun, ia berharap agar mekanisme fit and proper test bisa segera dilaksanakan.

“Mudah-mudahan bisa pekan ini. Karena kita masih menunggu dari pimpinan di Bamus (Badan Musyawarah DPR) untuk penugasan ke Komisi I,” ujarnya.

Baca juga: Prabowo soal Calon Panglima TNI: Seleksi DPR Pasti Baik, Alamiah, Profesional

Diketahui, Yudo Margono mengaku telah ditunjuk sebagai calon panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa.

Sebab, masa jabatan Andika Perkasa bakal habis pada Desember mendatang, dan memasuki masa pensiun pada Januari 2023.

Namun, Yudo tak ingin berandai-andai soal programnya ke depan. Sebab, ia ingin fokus lebih dulu menghadapi fit and proper test di Komisi I DPR.

"Saya enggak mau berandai-andai, tentunya program-program setelah fit and proper test. Setelah itu, kita sampaikan ke teman-teman media," kata Yudo Margono ketika ditemui di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada 24 November 2022.

Baca juga: Fit And Proper Test Calon Panglima TNI di DPR Diharapkan Obyektif

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com