Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diprediksi Tak Lolos, PPP: Faktanya, 4 Kali Pemilu Kami Tetap di Parlemen

Kompas.com - 25/11/2022, 16:57 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, bukan kali ini saja partainya diprediksi tidak akan lolos ambang batas parlemen.

"Sejak survei-survei elektabilitas itu dilakukan mulai Pemilu 2004 maka PPP itu selalu di bawah ambang batas dan diprediksi tidak lolos ke parlemen," ujar Arsul saat dimintai konfirmasi, Jumat (25/11/2022).

Namun pada kenyataannya, ia mengatakan, PPP selalu lolos ke parlemen. 

"Sudah empat kali pemilu ini faktanya tetap ada di parlemen," ucap Arsul menanggapi hasil survei yang dilakukan SMRC.

Baca juga: Survei SMRC: PPP Hanya Dapat 2 Persen, Masih di Bawah Parliamentary Threshold

Atas hasil survei yang menyebut elektabilitas PPP hanya 2 persen, Arsul menyatakan, partainya akan menganggap hal itu sebagai pelecut untuk bekerja lebih keras.

Ia meyakini bahwa PPP akan tetap lolos parlemen di Pemilu 2024 mendatang.

"Insya Allah dengan mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, PPP akan tetap masuk parlemen," imbuh Arsul.

Sebelumnya, hasil survei SMRC terkini menunjukkan bahwa elektabilitas PPP menduduki posisi paling rendah dibanding partai lainnya.

Baca juga: Selain KIB, PPP Komunikasi dengan PDI-P dan Gerindra Bahas Capres

Partai berlambang Kabah itu hanya meraih elektabilitas 2 persen. Bahkan, partai ini berada di bawah Perindo, yang bukan partai parlemen, yang justru mendapat 2,6 persen.

"Karena itu, yang perlu dapat catatan atau perhatian di sini adalah PPP, karena survei terakhir hanya 2 persen masih di bawah parliamentary threshold 4 persen," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam rilis survei yang ditayangkan di Youtube SMRC TV, dikutip pada Kamis (24/11/2022).

Deni mengatakan, jika keadaan itu tidak diubah, cukup berbahaya bagi PPP untuk lolos ke parlemen.

Oleh karena itu, Deni menilai diperlukan langkah-langkah perbaikan yang signifikan pada PPP guna mendongkrak elektabilitasnya.

Baca juga: Survei SMRC: PDI-P Kembali Puncaki Elektabilitas Parpol, PPP di Bawah Perindo

Sebagai informasi, survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.012 respoden pada 5-13 November 2022.

Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar lebih kurang 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com