Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Anies dengan Gibran Dinilai Tak Spesial, Bukan untuk Cari Restu Jokowi

Kompas.com - 16/11/2022, 10:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, tak ada yang spesial dari pertemuan Anies Baswedan dengan Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini.

Menurut dia, pertemuan itu bukan untuk mencari restu Presiden Joko Widodo terkait rencana pencalonan Anies sebagai presiden pada pemilu mendatang.

"Secara politik elektoral tak ada yang spesial, sebatas pertemuan biasa mantan Gubernur Jakarta dengan Wali Kota Solo," kata Adi kepada Kompas.com, Rabu (16/11/2022).

"Gibran bukan elite yang bisa memengaruhi keputusan politik srategis di level nasional, misalnya urusan koalisi atau soal dukungan Jokowi," tuturnya.

Baca juga: Beragam Respons Partai Politik Usai Anies Bertemu Gibran di Solo

Memang, Gibran merupakan kader PDI Perjuangan. Namun, kata Adi, keputusan soal koalisi dan pencapresan PDI-P merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi partai.

Oleh karenanya, kecil kemungkinan Anies mengupayakan lobi politik lewat putra sulung Presiden Jokowi itu.

"Soal dukungan Jokowi di Pilpres 2024 nanti tak bisa juga lewat Gibran. Secara politik elektoral itu tak ada efek apa pun," ujarnya.

Menurut Adi, dari pertemuan itu Anies justru ingin memberi kesan bahwa dirinya bisa berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk yang selama ini sangat kontra.

Anies juga dinilai hendak menyindir pihak dan kelompok tertentu yang tak mau berkomunikasi dengan dirinya, khususnya elite PDI-P.

Baca juga: Sekjen PDI-P Tak Persoalkan Pertemuan Gibran-Anies, tapi Pertanyakan jika Sampai Bahas Politik

"Bahkan pertemuan dengan Gibran sebagai bentuk satire bahwa Anies terbuka dengan siapa pun, bukan seperti mereka yang anti-Anies dan menutup ruang komunikasi," kata Adi.

Adi menduga, pertemuan Anies dan Gibran juga bukan untuk urusan Pilkada DKI 2024. Seperti diketahui, Gibran disebut-sebut berpotensi maju di kontestasi DKI-1.

Namun, menurut Adi, untuk melenggang ke panggung Pilkada Ibu Kota, Gibran tak membutuhkan Anies.

Justru, yang Gibran butuhkan adalah kendaraan dari partainya, PDI-P, dan mesin politik pemenangan Jokowi. Sementara, Anies dan pendukungnya merupakan kelompok yang cenderung berseberangan dengan partai banteng.

"King maker Jakarta banyak, yang utama tetaplah ketua umum parpol dan presiden terpilih 2024. Anies tak terlampau dominan karena posisinya sudah tak lagi gubernur," kata Adi.

"Termasuk pengaruh Jokowi bisa tak terlampau, karena Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan setelah Jokowi tak lagi jadi presiden," lanjut dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com