Tak Sepakat Uang Transport Timses Masuk Politik Uang, Anggota DPR: Perlu Dibedakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus meminta adanya aturan yang jelas terkait politik uang atau money politics.

Pasalnya, ia tak sepakat jika pemberian uang transportasi yang dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg) pada tim-tim sukses dinilai sebagai praktik politik uang.

"Saya juga harus menyampaikan ilustrasi, kami mengundang tim tim sukses kami, tim sukses. Pasti harus dibayar uang transport, pakai list, lalu ini dikatakan money politics," kata Guspardi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, Selasa (15/11/2022).

RDP Komisi II DPR kali ini dengan Bawaslu adalah untuk membahas peraturan Bawaslu tentang pelanggaran pidana pemilu.

"Jadi, inti yang ingin saya sampaikan adalah perlu dibedakan mana yang money politics, mana yang merupakan tugas dan tanggung jawab dari peserta pemilu. Memang kami bukan peserta pemilu, peserta pemilu adalah partai politik, tetapi yang menjalankan itu adalah para caleg di bawah," lanjutnya.

Baca juga: Hakim Agung Sebut Politik Uang Saat Pemilu merupakan Masalah Sosiologis

Kendati begitu, Guspardi mengaku sependapat bahwa praktik politik uang pada detik-detik pelaksanaan pemilu harus ditindak tegas.

Misalnya, dia mencontohkan praktik yang disebut "serangan fajar" atau memberikan uang pada hari H pemungutan suara untuk memilih caleg tertentu.

"Serangan fajar, saya setuju harus ditindak. Itu itu yang perlu ketegasan karena hampir setiap saat kegiatan-kegiatan semacam itu menimbulkan dinamika yang kurang elok," jelasnya.

Baca juga: Mahfud Ragu Politik Uang Hilang pada 2024, Bawaslu Klaim Sudah Siapkan Langkah Strategis

Oleh karena itu, Guspardi mengingatkan agar hal-hal tersebut diperhatikan dan dituangkan dengan jelas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam peraturan.

Pasalnya, ia menegaskan bahwa tugas Bawaslu adalah menciptakan netralitas penyelenggaraan Pemilu. Maka, perlu sosialisasi lebih lanjut soal aturan-aturan Bawaslu.

"Oleh karena itu, sosialiasi tentang hal ini, harus sampai ke titik bawah," tutur Guspardi.