Mahfud Ragu Politik Uang Hilang pada 2024, Bawaslu Klaim Sudah Siapkan Langkah Strategis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeklaim telah menyusun sejumlah langkah strategis demi mengantisipasi peredaran politik uang pada Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, ketika dimintai tanggapan soal ucapan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan, Keamanan Mahfud MD yang ragu politik uang akan lenyap pada Pemilu 2024 lantaran faktor ekonomi.

Lolly menyebutkan bahwa kepengurusan Bawaslu saat ini akan mengedepankan upaya pencegahan.

Ia juga menyebutkan bahwa indeks kerawanan pemilu yang akan dirilis Bawaslu RI akan "memotret subdimensi politik uang".

Baca juga: Hakim Agung Sebut Politik Uang Saat Pemilu merupakan Masalah Sosiologis

"Kedua, (Bawaslu) melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan simpul masyarakat di

34 provinsi, salah satu tujuan mendorong gerakan menolak politik uang," sebut Lolly kepada wartawan, Jumat (21/10/2022).

Lolly menambahkan, Bawaslu juga akan melakukan program pendidikan pengawasan partisipatif sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Ia melanjutkan, edukasi kepada pemilih pemula dan pemilih muda juga bakal dilakukan.

"Dalam ranah pengawasan, Bawaslu melakukan pengawasan melekat, khususnya dalam tahapan-tahapan yang rentan terjadi politik uang, seperti kampanye, menjelang pungut hitung, maupun rekapitulasi hasil," kata dia.

Baca juga: Menurut AHY, Politik Uang hingga Hoaks Jadi Tantangan Demokrasi RI

"Kedua, melakukan patroli pengawasan dengan menggerakkan semua jajaran pengawas dalam tahapan masa tenang dan pungut hitung," lanjut eks anggota Bawaslu Jawa Barat tersebut.

Ia juga menyinggung soal keberadaan "desa AMPUH" (antipolitik uang, SARA, dan hoaks), yang diklaim sudah terbentuk di 32 provinsi sejak 2018 sebanyak 956 desa/kelurahan.

Di sisi lain, Lolly menyampaikan bahwa konsolidasi dengan para pemantau pemilu akan dijaga. Saat ini, ujarnya, sudah 23 lembaga yang terakreditasi sebagai pemantau di tingkat nasional.

"Selain itu, sebagai upaya gerakan antipolitik uang, Bawaslu akan mengampanyekan tagline, 'Jangan terima uangnya, laporkan orangnya'," ujar Lolly.