Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Tak Ingin Cawapres Anies Hanya Tukang Gunting Pita

Kompas.com - 10/11/2022, 19:06 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, sampai sekarang belum kunjung memiliki tandem untuk maju Pemilu 2024.

Nasdem beralasan bahwa hal ini tidak terlepas dari keinginan mereka agar calon wakil presiden tidak sekadar sosok pelengkap.

"Sejauh ini banyak sekali kita lihat, tukang gunting pita saja cawapresnya," kata Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, dikutip siaran YouTube Gaspol Kompas.com pada Kamis (10/11/2022).

Willy merasa bahwa idealisme pemilihan sosok untuk berkontestasi tidak perlu selalu dikesampingkan dari pragmatisme untuk memenangkan kompetisi.

Baca juga: Demokrat Samakan Anies-AHY-Aher dengan Soekarno-Hatta-Sjahrir

Dalam perumpamaannya, Indonesia membutuhkan paket komplet capres-cawapres yang sama-sama berkualitas dan memiliki peran masing-masing, sebagaimana Soekarno dan Hatta dulu.

Willy menyebut strategi Nasdem mencari capres-cawapres sebagai "dwitunggal".

"Soekarno solidarity maker, Hatta administrator yang punya kapasitas. Proses itu kenapa tidak kita bangun?" kata dia.

"Suka/tidak suka senang/tidak senang ini bukan hanya untuk kompetisi. Kami mencoba di 2 ranah sekaligus. Kenapa tidak ranah dwitunggal, selama ini banyak sekali narasi yang menganggap cawapres hanya ban serep. Tentu kita tidak ingin menggunakan narasi itu," ujar Willy.

Baca juga: Siap Tampung Ganjar untuk Duet dengan Anies, Nasdem: Why Not The Best?

Dalam deklarasi menjadikan Anies bakal capres Nasdem, Ketum Nasdem Surya Paloh mengeklaim bahwa eks Gubernur DKI Jakarta tersebut bakal diberikan keleluasaan memilih calon pendampingnya.

Hingga saat ini, negosiasi dengan PKS dan Demokrat--dua partai politik yang sejauh ini digadang-gadang sebagai rekan koalisi Nasdem--belum kunjung menemukan titik terang.

"Kewenangan cawapres adalah kewenangan bersama. Maka kemudian dialog satu dan lainnya jadi penting," ujar Willy.

"Nasdem konsisten dengan statement Pak Surya saat deklarasi, menyerahkan kepada Mas Anies untuk memilih dan menentukan. Itu tidak mungkin keluar dari itu. Bahwasanya Nasdem memiliki beberapa pertimbangan itu kan sifatnya diskusi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com