Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung soal Mahar Politik, Nasdem Sebut Parpol Jadi Institusi yang Paling Tak Dipercaya Rakyat

Kompas.com - 09/11/2022, 20:01 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut partai politik (parpol) menjadi salah satu institusi yang paling tidak dipercaya rakyat.

Terkait hal tersebut, Ahmad Ali mengatakan bahwa parpol yang sedang sakit, bukan rakyat yang sakit karena menilai seperti itu.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka rangkaian acara Hari Ulang Tahun Nasdem yang akan jatuh pada 11 November 2022.

"Salah satu institusi yang paling tidak dipercaya oleh rakyat hari ini adalah institusi partai politik. Kenapa? Apakah kemudian rakyat sedang sakit? Tidak. Yang sedang sakit adalah partai politik," kata Ahmad Ali di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2022).

Baca juga: Nasdem Berharap Deklarasi Koalisi dengan Demokrat-PKS Jadi Kado Ulang Tahun, tapi Batal

Ali menjelaskan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh lantas membuat sebuah gagasan dan pemikiran untuk mengembalikan kepercayaan rakyat.

Gagasan yang dimaksud adalah politik tanpa mahar.

"Politik tanpa mahar hari ini adalah politik yang sejatinya harus diterapkan oleh partai politik. Ketika ini dikemukakan oleh partai Nasdem, banyak orang yang bertanya, 'apa itu benar?'," ujarnya.

"Tapi, Nasdem tidak perlu menjawab itu. Tapi melakukan kerja-kerja politik secara konsisten. Dan pada akhirnya, ada parpol juga yang ikut-ikutan membuat tagline politik tanpa mahar," kata Ahmad Ali lagi.

Hanya saja, menurutnya, partai politik yang ikut-ikutan menggunakan jargon tanpa mahar politik itu pada praktiknya masih tetap saja menerapkan politik mahar.

Baca juga: Jokowi Tak Akan Datang ke Acara HUT Nasdem, padahal Datang ke Ultah Perindo dan Golkar

Namun, Ahmad Ali ogah membocorkan partai politik yang dimaksudkannya.

Ia kemudian melanjutkan bahwa Surya Paloh ingin menguatkan demokrasi di Indonesia.

"Kita ingin menguatkan demokrasi. Kita ingin menjalankan demokrasi yang tidak sekadar cerita. Karena salah satu syarat untuk kuatnya demokrasi adalah kembalinya kepercayaan rakyat terhadap partai politik," katanya.

Selanjutnya, Ahmad Ali menyinggung jargon parpol yang berkoalisi tanpa syarat. Menurutnya, selama ini jargon itu hanya dianggap omong kosong.

Akan tetapi, dengan konsistensi Surya Paloh, maka koalisi tanpa syarat itu bisa terus dilakukan Nasdem.

"Dengan dua pilpres yang kita lewati, dan kita akan segera melewati pilpres yang ketiga, dengan konsistensi yang kita lakukan ini, insya Allah masyarakat akan semakin percaya terhadap partai politik," ujarnya.

Baca juga: Nasdem Yakin Jokowi Juga Dukung Anies Jadi Presiden 2024, Bukan Cuma Prabowo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com