Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Ada Kepentingan Politik di Balik Sinyal Dukungan Jokowi buat Kandidat Capres

Kompas.com - 09/11/2022, 06:46 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan, ada kepentingan politik di balik sinyal dukungan Presiden Joko Widodo ke tokoh-tokoh tertentu menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut dia, Jokowi hanya akan mendukung tokoh yang dia anggap mampu melanjutkan kepemimpinannya. Sehingga, jika sosok itu terpilih, kerja-kerja Jokowi yang belum rampung bisa dituntaskan oleh pengganti yang ia percaya tersebut.

"Jadi tokoh-tokoh yang mendapat sinyal itu adalah yang dalam benak Jokowi akan merampungkan semua tugas-tugas yang dia sudah mulai," kata Firman kepada Kompas.com, Selasa (9/11/2022).

Baca juga: Ketika Jokowi Dinilai Terlalu Ikut Campur Urusan Pilpres 2024...

Jelang dua tahun akhir masa jabatan, Jokowi masih punya PR untuk menuntaskan proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Boleh jadi, kata Firman, Jokowi bakal mempertimbangkan dukungan buat tokoh yang dia anggap mampu melanjutkan pekerjaan besarnya itu.

Namun demikian, Firman menyebutkan, faktor kedekatan politik juga akan tetap ditimbang Jokowi. Mantan Wali Kota Solo itu dinilai mustahil memberikan dukungan ke tokoh yang secara politik berseberangan dengan dirinya.

"Ada political interest juga di situ sehingga Pak Jokowi meng-endorse orang-orang itu. Tidak akan meng-endorse Anies (mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) pastinya kan," ucap Firman.

Baca juga: Sinyal Dukungan Jokowi Dinilai Tak Akan Dongkrak Elektabilitas Prabowo

Menurut Firman, sikap Jokowi yang berkali-kali melempar sinyal dukungan ke sejumlah tokoh itu berbeda dengan perangai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang akhir masa jabatannya sebagai presiden pada 2014 lalu.

Saat itu, SBY tak banyak bicara soal dukungan untuk capres tertentu lantaran presiden keenam RI tersebut dianggap tak punya kepentingan politik lagi setelah jabatannya berakhir.

Terlepas dari itu, Firman berpandangan, sikap Jokowi yang gemar melempar sinyal dukungan ke kandidat capres tak jadi masalah.

"Saya kira kembali ini hak presiden untuk mengatakan posisinya," ujarnya.

Lagi pula, menurut dia, endorsement presiden hanya akan meramaikan panggung politik sesaat saja. Masyarakat punya banyak cara untuk menentukan preferensi politik mereka alih-alih hanya mengacu pada dukungan politik presiden semata.

"Mengenai statement presiden itu mungkin hanya referensi yang akan meramaikan situasi, tapi tidak akan tidak terlalu dijadikan referensi utama," kata Firman.

Sebelumnya, Jokowi melempar sinyal dukungan untuk Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden (capres).

Dalam sebuah acara yang juga dihadiri oleh Prabowo, Jokowi berkata bahwa dirinya sudah memenangkan dua kali pemilu presiden. Dia menduga, pilpres berikutnya bakal dimenangkan oleh Prabowo.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com