Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Posisi Politik PKB Disebut Terancam jika PDI-P Kerja Sama dengan Gerindra

Kompas.com - 04/11/2022, 16:09 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai bisa terancam jika PDI-P memilih bekerja sama dengan Partai Gerindra untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan ambisi PKB untuk mengikutsertakan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar dalam kontestasi elektoral mendatang bisa gagal.

“Skema ini tentunya mengancam ambisi Muhaimin untuk maju mendampingi Prabowo sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang,” ujar Umam pada Kompas.com, Jumat (4/11/2022).

Baca juga: Ganjar Tak Kunjung Dapat Dukungan Mega, PDI-P Dinilai Berpeluang Gabung dengan Gerindra

Pasalnya, lanjut Umam, PDI-P mungkin meminta jatah kursi calon wakil presiden (cawapres) pada Gerindra.

Hal itu didasari oleh dua alasan. Pertama, PDI-P merupakan partai dengan elektabilitas tertinggi.

Sedangkan Prabowo merupakan figur capres dengan elektabilitas yang terus bertengger di peringkat tiga besar.

“Dua kekuatan itu bisa bersimbiosis hingga melahirkan mesin politik yang prima,” ucapnya.

Baca juga: Pengamat Nilai PDI-P Berpeluang Bergabung dengan Koalisi Gerindra-PKB

Kedua, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri belum memberikan restu pencapresan pada Ganjar Pranowo meski elektabilitasnya sebagai capres tinggi.

Umam menduga Ganjar dinilai terlalu terburu-buru dan menunjukan keinginannya untuk memperebutkan kursi RI-1.

Kondisi itu membuat Megawati punya banyak pertimbangan sebelum memilih Ganjar mewakili partai berlambang banteng itu pada Pilpres 2024.

“Jika belum memegang kekuasaan ia (Ganjar) sudah offside berkali-kali maka saat kekuasaan ia pegang, ia bisa berlari meninggalkan mekanisme kontrol yang dijalankan di internal partai,” tutur dia.

Alasan terakhir, Megawati belum menuntaskan perjanjian Batu Tulis yang dibuat 2009 lalu pada Prabowo.

Salah satu poinnya, Megawati akan mendukung Prabowo sebagai capres pada Pilpres 2014.

Baca juga: Dukung Heru Tak Pakai TGUPP, PDI-P DPRD DKI: di Era Anies, Ruang Gerak ASN Tak Leluasa

Namun saat itu PDI-P justru memilih Joko Widodo sebagai capres berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Menurut Umam situasi itu memungkinkan Megawati lebih memilih kadernya untuk maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com