Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Tak Kunjung Dapat Dukungan Mega, PDI-P Dinilai Berpeluang Gabung dengan Gerindra

Kompas.com - 04/11/2022, 15:32 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga kini belum mendapat restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, hal itu merupakan salah satu alasan PDI-P untuk bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB.

Menurutnya Megawati masih perlu banyak pertimbangan untuk memberikan tiket calon presiden (capres) pada Ganjar dan mencari kemungkinan lain menghadapi Pilpres mendatang.

Baca juga: Dukung Heru Tak Pakai TGUPP, PDI-P DPRD DKI: di Era Anies, Ruang Gerak ASN Tak Leluasa

“Megawati tentu berpikir ulang, jika belum memegang kekuasaan ia (Ganjar) sudah offside berkali-kali maka saat kekuasaan ia pegang, ia bisa berlari meninggalkan mekanisme kontrol yang dijalankan di internal partai,” sebut Umam pada Kompas.com, Jumat (4/11/2022).

Apalagi, lanjut dia, PDI-P merupakan partai politik (parpol) yang tak mau bergantung pada hasil survei elektabilitas figur capres.

Tingginya elektabilitas Ganjar tak lantas membuatnya otomatis dipilih mewakili partai berlambang banteng itu untuk memperebutkan kursi RI-1.

Baca juga: Serapan Anggaran Belanja Rendah hingga Akhir Tahun, Fraksi PDI-P Salahkan TGUPP Anies

“Jika dalam musim Pilpres ada yang ‘kegantengan’ datang dengan membawa elektabilitas tapi tidak memiliki kontribusi riil pada partai, maka wajar jika resistensi di internal partainya cukup tinggi,” ungkap dia.

Di sisi lain kemungkinan PDI-P bekerja sama dengan koalisi Gerindra-PKB juga dilatarbelakangi belum tuntasnya janji Megawati pada Prabowo dalam perjanjian Batu Tulis pada 2009 lalu.

Salah satu poin perjanjian adalah Megawati bakal mendukung Prabowo sebagai capres di Pemilu 2014.

Namun kala itu PDI-P justru mengusung Joko Widodo dan mendukungnya berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Demokrat Meningkat di Kalangan Gen Z, Siap Mengejar PDI-P

Umam menyampaikan sangat mungkin Pilpres 2024 menjadi momentum tepat untuk Megawati menepati janji pada Prabowo.

“Besar kemungkinan PDI-P akan memveto Gerindra untuk mengunci posisi calon wakil presiden. Maka wacana tentang komposisi Prabowo-Puan kembali relevan dan layak diperhitungkan,” tandasnya.

Adapun wacana bergabungnya dua parpol baru dalam koalisi Gerindra-PKB diungkap oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Ia mengaku komunikasi bersama dua parpol calon mitra koalisi telah dilakukan.

Namun saat ini progresnya masih dalam tahap negosiasi, Muzani pun enggan membocorkan nama dua parpol tersebut.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Kalangan Gen Z, Perindo Keempat

"Insya Allah sudah ada mulai pembicaraan. Warna-warna sudah mulai kelihatan, tapi warna-warna itu gelap lagi, kadang-kadang terang lagi, kira-kira seperti itu," tutur Muzani ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rabu (2/11/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com