Kekeliruan Sosialisasi Produk Legislasi

PEMERINTAH melalui Kementerian Hukum dan HAM sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) agar memiliki legitimasi partisipatif untuk segera disahkan menjadi undang-undang.

Hal ini sudah bisa dipastikan untuk menepis penilaian rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan apabila RKUHP jadi disahkan.

Di sisi lain, di bawah koordinasi dan komando Kementerian Koordinator Perekonomian, setiap kementerian diminta gencar melaksanakan dan melaporkan capaian sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal ini juga dilakukan sebagai langkah Pemerintah menindaklanjuti putusan inkonstitusional bersyarat Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pembentukan UUCK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan'.

Dari dua proses legislasi tersebut, sosialisasi terkesan memiliki tendensi positif terbukanya Pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.

Akan tetapi, sejatinya proses sosialisasi yang tengah dilakukan oleh Pemerintah terhadap dua produk undang-undang tersebut, telah menyalahi hakikat partisipasi yang bermakna (meaningful participation).

Sebab, sosialisasi sebagaimana yang tengah gencar-gencarnya dilakukan oleh Pemerintah, berlaku satu arah dan sama sekali tidak merepresentasikan legitimasi publik yang sesungguhnya.

Satu arah

Sebagai aktivitas, keberadaan sosialisasi sebagai satu kesatuan utuh sejatinya sama sekali tidak menjawab makna utuh dari meaningful participation.

Sebab sosialisasi yang sejauh ini dilakukan merupakan aktivitas yang bersifat satu arah – dari negara kepada masyarakat – bukan dari masyarakat kepada negara atau yang sifatnya timbal balik.

Hal ini dapat diuji dengan memahami arti leksikal dari sosialisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisasi adalah: 1) usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum (milik negara); 2) proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya; 3) upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga men-jadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan.

Terhadap arti sosialisasi menurut KBBI tersebut, hanya arti ketiga lah yang memiliki kecocokan terhadap konteks sosialisasi produk legislasi yang tengah dilakukan.

Adapun Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 91/PUU-XV-XIII/2020 memberikan penjelasan meaningful participation (partisipasi yang bermakna) sebagai: (1) hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya; (2) hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya; dan (3) hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Lantas benarkah sosialisasi adalah pilihan yang tepat sebagai sarana untuk memenuhi maksud dari meaningful participation?

Adapun maksud putusan Mahkamah Konstitusi menekankan pada aspek hak masyarakat, yang tidak hanya terbatas pada akses atau formalitas penyediaan kanal aspirasi.

Namun benar-benar terhadap partisipasi dapat dijangkau seluas-luasnya, dijadikan pertimbangan, serta diterima atau ditolak dengan dasar dan pertimbangan yang logis.