Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Rekomendasikan Bekukan Aktivitas Sepak Bola, jika...

Kompas.com - 02/11/2022, 19:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan Presiden Joko Widodo untuk bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk memastikan sertifikasi dan lisensi kepada seluruh perangkat pertandingan sepak bola di Indonesia.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, jika tidak ada langkah konkret terkait itu dalam waktu tiga bulan, Komnas HAM merekomendasikan agar Jokowi membekukan aktivitas sepak bola yang dikelola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Jika dalam waktu 3 bulan tidak diambil langkah konkret atau dalam waktu secepat-cepatnya tidak ada tindak lanjut, maka Komnas HAM merekomendasikan untuk membekukan aktivitas sepak bola yang dikelola oleh PSSI," kata Anam dalam konferensi pers, Rabu (2/11/2022).

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: PT LIB dan Broadcaster Abaikan Keselamatan dan Keamanan

Menurut Anam, rekomendasi ini penting untuk menjamin profesionalitas dan tidak mengulangi kejadian di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu yang menyebabkan sedikitnya 135 orang meninggal dunia.

Hasil investigasi Komnas HAM memang menemukan bahwa match commisioner pertandingan Arema FC vs Persebaya tidak memiliki lisensi untuk menyelenggarakan pertandingan.

Anam menegaskan, pertandingan sepak bola haruslah diselenggarakan secara aman, di mana salah syaratnya adalah dikelola oleh perangkat pertandingan yang memiliki lisensi.

"Sehingga dia bisa diuji kemampuannya, diuji komitmennya ya, diuji juga skill dan sebagainya, kalau tidak ada itu bagaimana dia bisa memastikan aman tidak aman," ujar Anam.

Baca juga: Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: PT LIB dan Broadcaster Abaikan Keselamatan dan Keamanan

Anam pun tak ambil pusing mengenai anggapan bahwa rekomendasi pembekuan itu dapat memberatkan orang-orang yang menggantungkan hidupnya di dunia sepak bola.

"Banyak orang yang sudah kehilangan nyawa dan luka-luka," kata dia.

Selain itu, ada tiga rekomendasi lagi yang diberikan Komnas HAM kepada Jokowi.

Pertama, Komnas HAM merekomendasikan Jokowi agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sepak bola di Indonesia sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan HAM serta perbaikan sistem keolahragaan di Indonesia.

Kedua, membentuk tim independen untuk mengaudit kelayakan seluruh stadion sepak bola di Indonesia agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIFA, AFC, dan PSSI.

Baca juga: Soal Kanjuruhan, Komnas HAM: Jika Aparat Sabar, Tidak Ada Tragedi yang Memilukan

"Sehingga bisa menjamin keselamatan dan keamanan seluruh pihak yang terlibat, penting untuk dilakukan membentuk tim independen ini," kata Anam.

Ketiga, melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola sepak bola secara menyeluruh dengan melibatkan sejumlah pihak sebagai bntuk jaminan supaya peristiwa tragedi Kanjuruhan tidak berulang.

Sebagaimana diketahui, kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema versus Persebaya digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Sabtu (1/10/2022).

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com