Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI Denny JA Sebut Peran Airlangga dan Luhut Kerek Elektabilitas Golkar

Kompas.com - 01/11/2022, 20:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti LSI Denny JA, Ade Mulyana mengatakan bahwa elektabilitas Partai Golkar yang berada di angka 14,5 persen dipengaruhi oleh kepuasan publik terhadap penanganan pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 tak bisa dilepaskan dari dua sosok kader Golkar yang duduk di kabinet, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan.

"Dengan dua menteri yang sangat bekerja keras untuk menangani Covid kemudian juga dianggap berhasil oleh mayoritas masyarakat Indonesia sehingga imbasnya mengerek Partai Golkar akhirnya mendapat dukungan," kata Ade dalam konferensi pers, Selasa (1/11/2022).

Baca juga: Survei LSI: Tingginya Elektabilitas PDI-P Dipengaruhi Faktor Jokowi dan Sikap Atas Isu 3 Periode

Ade mengatakan, survei LSI Denny JA menunjukkan bahwa 76,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja kabinet dalam menangani pandemi Covid-19.

"Ini memang dua menteri ini yang paling banyak disorot karena memang mereka berdua ini yang paling banyak bekerja keras untuk menangani Covid," ujar Ade.

Selain soal penanganan Covid-19, Ade mengatakan, tingginya elektabilitas Golkar juga dipengaruhi oleh optimisme publik bahwa ekonomi rumah tangga akan lebih baik pada 2023.

Baca juga: Survei LSI Denny JA: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Disusul Golkar

Ia menyebutkan, berdasarkan survei, ada 60,3 persen responden yang optimistis ekonomi rumah tangga akan lebih baik, 16,8 persen menilai tak ada perbuahan, 7,9 persen menjawab lebih buruk, dan 15 persen tidak menjawab.

"Harapan ini memang tidak lepas dari kinerja menteri juga, kita tahu bahwa Menteri Koordinator Bidang Ekonomi kita juga Pak Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar ini juga yang akan menambah kepercayaan diri masyarakat untuk tahun depan mereka ekonominya akan lebih bak," kata Ade.

Adapun alasan ketiga tingginya elektabilitas partai beringin adalah kehadiran Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

"Golkar dan ketua umumnya yaitu Airlangga Hartarto muncul sebagai game changer. Airlangga Hartarto sebagai pencetus Koalisi Indonesia Bersatu ini merupakan game changer, dengan adanya pembentukan KIB ini memantik partai politik lain kemudian juga calon-calon presiden dan calon wakil presiden yang lain untuk segera memulai kontestasi," kata Ade.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Citra Maruf Amin Dipandang Baik oleh Pemilih PKB dan Pendukung Jokowi

Dalam hasil survei LSI Denny JA, Golkar merupakan partai dengan elektabilitas nomor dua di bawah PDI-P (20,19) persen.

Elektabilitas Golkar diikuti oleh Partai Gerindra (9,8 persen), Partai Keadilan Sejahtera (8,3 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (5,9 persen), dan Partai Demokrat (5,4 persen).

Berdasarkan survei ini, tiga partai parlemen tidak menembus ambang batas 4 persen yakni Partai Nasdem (3,9 persen), Partai Persatuan Pembangunan (2,3 persen), dan Partai Amanat Nasional (2,1 persen).

Partai-partai non-parlemen yang mengikuti Pemilu 2019 pun elektabilitasnya tidak mencapai 4 persen, sedangkan ada 21,6 persen responden yang mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Kendati demikian, Ade menegaskan, dukungan publik terhadap partai politik masih sangat dinamis.

Baca juga: Survei Litbang Kompas Ungkap Potensi PAN Ditinggal Pemilihnya, Sekjen Dorong Caleg Tarik Suara Konstituen

Ia menyebutkan, survei ini diselenggarakan ketika Nasdem belum mendeklarasikan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden.

"Itu juga pasti akan berpengaruh terhadap dukungan partai ke depan. Selain itu, pasti caleg-caleg yang berasal dari partai juga akan mempengaruhi perolehan partai di kemudian hari," kata Ade.

Survei nasional ini diikuti 1.200 responden di 34 Provinsi di Indonesia dengan wawancara dilaksanakan secara tatap muka. Margin of error survei ini adalah sebesar +/- 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com