Nasdem Ngamuk Dengar Isu PKS Ditawari Jatah 2 Menteri, Curiga Anies Mau Dijegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya emosi saat ditanya mengenai isu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditawari jatah dua menteri agar menarik dukungannya untuk mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres).

Willy curiga ada pihak yang mencoba menjegal Anies agar tidak maju ke Pilpres 2024.

Awalnya, Willy mengatakan politik Indonesia saat ini dianggap kotor.

Baca juga: Jubir PKS Bantah Ada Tawaran Dua Kursi Menteri untuk Jegal Anies Jadi Capres

"Kenapa politik kita hari ini dianggap bejat, dianggap kotor, dianggap suram? Narasi-narasi ini mendegradasi, mendegradasi dua ranah. Teman-teman catat ini, mendegradasi PKS, mendegradasi kekuasaan hari ini. You can imagine, kalau narasi ini dikembangkan," ujar Willy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Nada suara Willy terdengar terus meninggi saat memberi penjelasan berikutnya.

Willy menyinggung bahwa PKS sejak awal sudah mendeklarasikan diri sebagai oposisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Ada Isu PKS Ditawari Jatah 2 Menteri supaya Tak Dukung Anies, Ini Kata PDI-P

"Ibarat mau berbuka, ini sudah azan Ashar, sebentar lagi sudah azan Maghrib. Terus mereka ditawarin seperti itu? Dan mereka sudah statement, ini narasi yang benar-benar picik," tuturnya.

"Begitu juga dengan kekuasaan, bagaimana wajah kekuasaan ini ketika menerima itu? Benar-benar pragmatisme, benar-benar transaksional, dan benar-benar apa yang selama ini berkembang untuk menjegal Anies terjadi," sambung Willy.

Willy mengatakan, koalisi Nasdem-Demokrat-PKS sepakat menilai bahwa orang-orang yang berpolitik dengan narasi picik seperti itu adalah orang-orang yang memiliki pedoman politik hitam, kotor, dan kumuh.

Baca juga: Tanggapi Isu Ditawari Jabatan 2 Menteri supaya Tak Dukung Anies, PKS: Fitnah!

Menurutnya, seharusnya politik di Indonesia dipenuhi dengan harapan dan kerja sama.

"Jadi saya melihat ini orang-orang yang tidak memiliki obligasi terhadap bagaimana majunya republik, sehatnya perpolitikan kita, matangnya demokrasi kita," paparnya.

Willy menegaskan dirinya mengutuk keras orang-orang yang berpolitik dengan cara picik seperti itu. Akan tetapi, Willy mengklaim dirinya tidak yakin ada elite politik yang seperti itu.

"Kami tidak yakin itu. Kalau ada orang yang melakukan itu, ya berarti mereka buta mata, buta telinga, dan buta hatinya," ucap Willy.

Baca juga: Pengamat: Kalau AHY Enggak Jadi Cawapres Anies, Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS Bubar

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial PKS ditawari dua posisi menteri agar menarik dukungan mereka terhadap Anies. 

Penarikan dukungan itu sekaligus untuk menggagalkan Koalisi Perubahan yang sedang digagas Nasdem-Demokrat-PKS, di mana mereka setuju mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

Bahkan, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu, melalui cuitannya di Twitter, mengatakan ada kabar pengusaha batu bara memberi dana besar kepada PKS.

Tujuannya, supaya tidak mendukung Anies Baswedan lagi.

Baca juga: Belum Ada Kata Sepakat soal Cawapres Anies, PKS: AHY, Aher atau Calon Lain Dikaji Bersama

PKS bantah

Namun di tengah kabar tersebut, Juru Bicara PKS M Kholid justru membantah isu yang beredar tersebut. Kholid mengatakan kabar PKS ditawari posisi dua menteri adalah tidak benar alias hoax.

"Ini hoax dan fitnah," ujar Kholid saat dimintai konfirmasi, Jumat (28/10/2022).

Kholid menjelaskan, hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro menegaskan bahwa PKS tetap di luar pemerintahan atau menjadi oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menyebut keputusan tersebut mengikat kepada seluruh anggota, pengurus, dan pimpinan.

Baca juga: Soal Cawapres Anies, Nasdem-Demokrat-PKS Buka Komunikasi dengan Tokoh Selain AHY-Aher

"Jadi ada tawaran atau tidak ada tawaran, keputusan Musyawarah Majelis Syuro tersebut sudah tegas dan mengikat," tuturnya.

Kholid menilai narasi yang dibuat oleh Said Didu ingin merusak rasa saling percaya di Koalisi Perubahan.

Menurutnya, menyebarkan isu tidak benar seperti itu tidak baik.

Meski begitu, Kholid mengakui bahwa PKS memang pernah mendapat tawaran masuk ke pemerintahan Jokowi di periode pertama 2014 dan awal periode kedua 2019.

Baca juga: Nasdem Ingin Deklarasi Koalisi 10 November, PKS: Pekerjaan Rumah Harus Tuntas Dulu

Hanya, sepengetahuan Kholid, saat ini Jokowi tidak menawarkan posisi menteri kepada PKS.

"Sepengetahuan dari kami tidak ada. Presiden PKS Ahmad Syaikhu tidak pernah mendapatkan tawaran itu," imbuh Kholid.