Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Ridwan Kamil Dinilai Layak Jadi Cawapres karena Sederhana dan Merakyat

Kompas.com - 26/10/2022, 09:38 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok Ridwan Kamil menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Menurut jajak pendapat Litbang Kompas yang dirilis pada Rabu (26/10/2022), Emil, demikian sapaan akrabnya, paling banyak dipilih sebagai cawapres karena dinilai sebagai pribadi sederhana dan merakyat (34,8 persen).

Gubernur Jawa Barat itu juga dinilai berpengalaman dan berprestasi sebagai pemimpin (22 persen), tegas dan berwibawa (14,9 persen), jujur dan adil (11,3 persen), serta berpendidikan tinggi (5,7 persen).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ridwan Kamil sebagai Figur Cawapres Melesat Jadi 11,5 Persen

Survei menyebutkan bahwa angka keterpilihan Emil mencapai 11,5 persen. Angka itu melonjak tajam hampir 5 persen dari survei sebelumnya.

Dalam survei periode Juni 2022, elektabilitas mantan Wali Kota Bandung tersebut sebesar 5,7 persen. Lalu, 5,6 persen pada survei periode Januari 2022.

Menurut survei terbaru, Emil berhasil mengungguli sejumlah tokoh yang digadang-gadang menjadi cawapres seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang elektabilitasnya sebesar 11,5 persen.

Lalu, juga unggul dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan elektabilitas 6,6 persen.

Masih menyangkut survei elektabilitas cawapres, ada dua nama yang muncul yang sebenarnya digadang-gadang menjadi calon presiden (capres), yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Elektabilitas Anies sebagai cawapres berada di urutan ketiga dengan besaran 9,3 persen, sementara Ganjar di peringkat keempat dengan tingkat keterpilihan 7,3 persen.

Nama-nama lainnya yang masuk bursa cawapres yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini (2,5 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (2,4 persen), lalu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (1,7 persen).

Selanjutnya, ada Ketua DPR RI Puan Maharani (1,4 persen), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar (1,0 persen), dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukan Mahfud MD (0,8 persen).

KOMPAS Survei Litbang Kompas Oktober 2022 - Tren Keterpilihan Cawapres

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan AHY Figur Cawapres Elektabilitas Tertinggi

Adapun jajak pendapat Litbang Kompas ini digelar pada 24 September-7 Oktober 2022. Dengan metode wawancara langsung, survei melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi.

Para responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error kurang lebih 2,8 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com