Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Disebut Harus Lapang Dada, Bersiap Terima Apa Pun Keputusan Megawati soal Capres

Kompas.com - 26/10/2022, 05:50 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, nasib Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di panggung Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ditentukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Apa pun keputusan Megawati kelak, Ganjar harus menerimanya dengan lapang dada. Sebab, di internal PDI-P, Megawati punya hak prerogatif untuk menentukan nama calon presiden (capres) yang akan diusung partainya.

"Apa pun keputusan dari ketua umum PDI Perjuangan nanti mengenai siapa akan dicalonkan sebagai bakal calon presiden harus diterima dengan lapang dada oleh Ganjar Pranowo," kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (25/10/2022).

Berulang kali, Megawati memang menegaskan bahwa hanya dirinya yang berwenang menentukan nama capres PDI-P. Seluruh kader diminta patuh dan bersabar menuggu keputusan presiden kelima RI itu.

Baca juga: Litbang Kompas: Ganjar Figur Capres Paling Dipilih oleh Pemilih Partai Nasdem

Menurut Bawono, ini semakin menunjukkan besarnya kekuatan Mega di internal partai banteng.

"Ini juga kian menegaskan nasib Ganjar Pranowo di kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang sangat bergantung kepada keputusan partai dalam hal ini ketua umum," ujarnya.

Bawono menilai, Megawati juga sedang unjuk kekuatan lewat tegurannya terhadap Ganjar yang baru-baru ini mengaku siap jadi capres.

Namun, menurutnya, teguran ini masih wajar mengingat langkah tersebut merupakan cara PDI-P menegakkan disiplin partai terhadap kader yang dianggap melanggar.

Pascateguran ini, Bawono yakin ke depan Ganjar akan lebih berhati-hati untuk bermanuver terkait pemilu presiden.

Baca juga: Ganjar Akui Sudah Dipanggil Bidang Kehormatan PDI-P Tiga Kali

"Konsekuensi dari hal itu akan membuat keraguan publik apakah Ganjar akan maju atau tidak di dalam pemilihan presiden menjadi bertambah besar," katanya.

Seandainya Ganjar tak dicalonkan oleh PDI-P lantas nekat maju melalui partai lain, lanjut Bawono, besar kemungkinan suara pemilih di kandang banteng di Jawa Tengah tidak akan solid ke Gubernur Jateng itu.

"Ganjar juga akan mendapat penilaian sebagai politisi oportunis yang tidak taat partai," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo dijatuhi sanksi berupa teguran lisan oleh Bidang Kehormatan DPP PDI-P pada Senin (24/10/2022) buntut pernyataannya soal siap menjadi calon presiden (capres).

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan, Ganjar dijatuhi hukuman berupa teguran lisan karena sudah menimbulkan multitafsir di publik.

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dari Sabang sampai Merauke, maka kami, saya sampaikan jatuhkan sanksi-sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P, Senin (24/10/2022).

Ganjar mengaku menerima sanksi tersebut. Dia menegaskan bahwa keputusan soal capres PDI-P merupakan wewenang ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Jalan Terjal Ganjar Menuju Panggung Pilpres: Diserang Internal PDI-P, Disanksi karena Siap Jadi Capres

"Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketum," katanya di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Ganjar tidak menarik pernyataannya soal siap maju capres. Ia justru menegaskan bahwa semua kader harus siap apabila mendapatkan tugas dari partai, baik eksekutif maupun legislatif.

Namun begitu, dia menyatakan bakal mematuhi seluruh aturan partai, termasuk soal pencapresan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com