Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Berpotensi Hengkang dari Koalisi jika AHY Ngotot Jadi Cawapres Anies

Kompas.com - 25/10/2022, 10:01 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menduga, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak akan terima jika Anies Baswedan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Jika AHY jadi cawapres Anies, kata Ari, PKS berpotensi hengkang dari rencana koalisinya dengan Partai Nasdem dan Demokrat.

"Jika cawapres diambil salah satu dari sekondan Nasdem misalnya AHY dari Demokrat, tentu koalisi Gondangdia akan goyah karena faktor tidak diakomodasinya PKS. PKS rentan keluar dari koalisi," katanya kepada Kompas.com, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Litbang Kompas: Ganjar Figur Capres Paling Dipilih oleh Pemilih Partai Nasdem

Tak hanya itu, Demokrat akan mendulang keuntungan paling besar seandainya AHY dicalonkan sebagai RI-2. Partai berlambang bintang mercy tersebut bakal mendapat coat-tail effect atau efek ekor jas maksimal karena pemimpinnya tampil di panggung pemilihan.

Sementara, Nasdem tak mendapat profit yang sama. Oleh karenanya, Ari menduga, Nasdem pun keberatan jika AHY dipilih jadi pendamping Anies.

Menurut Ari, rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS menemui jalan buntu karena persoalan cawapres.

Demokrat ngotot ingin mengajukan AHY, sedangkan PKS tak mau mengalah dengan mendorong nama mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan.

Sementara, Nasdem kukuh pada pendiriannya untuk mengusung cawapres di luar ketiga partai.

"Jika tidak ada titik temu maka ada baiknya ditempuh dengan cara win-win solution yaitu mencari 'pasangan pengantin' bagi Anies di luar cawapres ya g diusulkan Demokrat maupun PKS," ujar Ari.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Nasdem dan Anies Belum Memiliki Relasi yang Cukup Kuat

Menurut Ari, Nasdem harus menekan keinginan PKS dan Demokrat karena hanya nama Anies yang menjual. Sementara, cawapres yang diusulkan Demokrat maupun PKS tak seberapa elektabilitas dan popularitasnya.

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pun mesti lebih tegas menentukan cawapres dari luar koalisi untuk menutupi kelemahan Anies yang selama ini dilabeli sebagai sosok antitoleransi dan antitesis Jokowi.

Di sisi lain, Demokrat dan PKS juga harus sadar bahwa kemenangan bisa diraih jika masing-masing partai mengesampingkan ego

"Pilihannya adalah mau menang atau mereka siap 'berpuasa' lagi untuk lima tahun ke depan pasca-Jokowi mandeg pandito (lengser)," ucap Ari.

Ari menambahkan, pertarungan Pilpres 2024 demikian ketatnya. Jika ingin menang, Anies harus disandingkan dengan sosok cawapres yang mampu memberikan sumbangsih besar.

"Potensi Ganjar Pranowo andaikan jadi direkomendasi PDI-P dan Prabowo Subianto dengan pasangannya masing-masing tidak cukup dihadapi Anies dengan cawapres yang memberikan kontribusi suara yang minimal," tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com